BANJARMASIN — Anggota Badan Anggaran DPRD Kalimantan Selatan, H.M. Syaripuddin atau Bang Dhin, menyoroti tekanan berat dalam pembahasan KUA-PPAS APBD 2027.
Pendapatan daerah diproyeksikan turun dari Rp12,41 triliun pada 2024 menjadi Rp7,81 triliun pada 2027. Penurunan paling tajam terjadi pada Dana Bagi Hasil yang anjlok 82 persen, dari Rp4,66 triliun menjadi Rp821,9 miliar.
Kondisi tersebut berdampak pada pemangkasan belanja daerah, terutama belanja modal yang turun 45,5 persen menjadi Rp1,53 triliun. Padahal, belanja modal digunakan untuk membiayai infrastruktur, sarana pendidikan, dan fasilitas kesehatan.
Di tengah tekanan fiskal tersebut, Banggar DPRD Kalsel menemukan potensi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah hingga Rp477,8 miliar.
Potensi itu berasal dari peningkatan pajak daerah, retribusi, pemanfaatan aset, serta dividen BUMD.
“Potensi ini harus segera divalidasi dan ditindaklanjuti. Jangan sampai belanja untuk masyarakat terus dipangkas, sementara sumber pendapatan daerah belum digarap maksimal,” ujar Bang Dhin.
Ia menegaskan, optimalisasi PAD harus dilakukan melalui digitalisasi, pendataan, pengawasan, dan penagihan aktif, bukan dengan menambah pungutan baru yang membebani masyarakat.
“PAD harus dioptimalkan secara serius, tetapi layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, dan pembangunan untuk masyarakat tetap harus menjadi prioritas,” tegasnya.
