RETORIKABANUA.ID, Balangan – Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), tengah menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sebagai bagian dari upaya memenuhi mandat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar di bidang bencana.
Sebagai bagian dari proses ini, BPBD Balangan menggelar Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Balangan Tahun 2025–2029 di Ar-Raudah Resto dan Waterpark Paringin pada Selasa (17/12).
Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan masukan dari masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan terkait agar dokumen RPB yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan serta aspirasi mereka.
Kesiapsiagaan dan Sinergi yang Kuat
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Balangan, Jumaidil Hairi, mengatakan bahwa acara ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa RPB yang disusun sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
“Tujuan utama RPB 2025–2029 adalah meminimalkan dampak bencana terhadap masyarakat, infrastruktur, dan lingkungan, serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana,” ujar Jumaidil.
RPB ini juga bertujuan untuk memperkuat sinergi antara berbagai sektor dalam penanggulangan bencana. Kegiatan ini melibatkan Pemerintah Daerah, Forkopimda, BPBD, dinas teknis terkait, Manggala Agni, KPH, tokoh masyarakat, akademisi, media, serta perwakilan dari kelompok rentan, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah (NGO).
Pentingnya Peran Semua Pihak
Kegiatan konsultasi ini diharapkan dapat menghasilkan masukan konkret yang akan memperkaya dokumen RPB. Selain itu, diharapkan ada komitmen bersama dari semua pihak untuk mendukung implementasi RPB dan menyebarkan informasi terkait pentingnya kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Balangan, Rahmi, menambahkan bahwa dokumen RPB ini penting dalam mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang penanggulangan bencana.
“Dokumen ini juga akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” ujar Rahmi.
Melalui RPB, BPBD berharap agar dokumen tersebut bisa menjadi acuan dalam merencanakan berbagai kegiatan kemanusiaan yang membantu masyarakat ketika bencana terjadi.
“Kami juga berharap agar semua peserta memahami prinsip-prinsip yang ada dalam dokumen RPB ini, karena ini akan menjadi salah satu acuan dalam perencanaan pembangunan daerah,” tambahnya.
Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bencana kini menjadi salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang harus diprioritaskan. Untuk itu, pemerintah daerah wajib menyusun dokumen penanggulangan bencana yang sesuai standar, yang meliputi Kajian Risiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), dan Rencana Kontijensi (Renkon). Ketiga dokumen tersebut akan dijadikan dasar untuk merancang perencanaan strategis penanggulangan bencana di daerah, yang nantinya akan diintegrasikan dalam RPJMD, RKPD, hingga APBD.
Dengan adanya kegiatan konsultasi ini, BPBD Balangan berharap agar perencanaan bencana bisa lebih matang dan dapat mengurangi risiko bencana yang mungkin terjadi di masa depan. (ms)
Leave a comment