BANJARMASIN – Pengamat Perkotaan Muhammad Syahreza mengapresiasi kinerja pemerintah yang menurutnya semakin mendekatkan Banjarmasin menjadi kota Inklusi. Bentuk nyata pemenuhan hak disabilitas di Kota Banjarmasin sudah dilakukan dengan adanya fasilitas umum penyandang disabilitas. Sederet pencapaian turut menambah lekat predikat sebagai kota ramah disabilitas.
“Banjarmasin merupakan kota pertama di Indonesia yang punya roadmap kota inklusi, sehingga bisa didukung langsung oleh UNESCO untuk mengembangkan program kota ramah inklusi,” kata ketua Kaki Kota tersebut.
Selain UNESCO, Kota Banjarmasin juga bekerja sama dengan Kota Kita Surakarta, Kaki Kota Banjarmasin, Global Disability Inovation Hub, University College London dan GIZ Germany, untuk mewujudkan kota yang inklusif. Kota Seribu Sungai ini juga didapuk sebagai tuan rumah pertemuan tingkat tinggi wali kota untuk kota inklusif ke-8 Apeksi.
Di samping itu, menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang memenangkan Global Urban Mobillity Challenge 2019 di Leipzig City, Jerman. Atas raihan penghargaan tersebut, Banjarmasin mendapatkan bantuan Transformative Urban Mobility Initiative (TUMI) sebesar Rp 2 miliar untuk pembangunan infrastruktur kota Inklusi bersama 9 kota lain dari seluruh dunia.
“Sebagai kerja nyatanya saat ini, Banjarmasin telah membangun infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas. Seperti dibangunnya trotoar ramah difabel, hingga di perkantoran pemerintah juga dibangun sarana dan pra sarana khusus ramah difabel,” “Hal ini terlihat pada pembangunan pedestrian di sepanjang jalan Belitung, A Yani kilometer 2 sampai 6 Banjarmasin, serta pembuatan toilet untuk kaum difabel,” tambahnya.
Ada pula kampung inklusi yang dibangun di tingkat kelurahan. Sedangkan untuk pendidikan sudah ada puluhan SD dan SMP yang berbasis inklusi dan dilengkapi angkutan umum gratis untuk para difabel “Pemerintah sudah punya komitmen dengan roadmap, pembentukan SKPD peduli. Alperianjian internasional, ACT. Tinggal bagaimana kita mengawal dan turut berperan serta dalam menjaga keamanan disabilitas baik dari segi kebijakan sosial maupun kebijakan pembangunan,” pungkasnya.(*)
