RETORIKABANUA.ID, Banjarmasin – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banjarmasin, Febpry Ghara Utama, menghadiri Public Communications Summit (PCS) 2026 yang mengusung tema “Sinergi Pengelolaan Isu dan Reputasi di Era Digital”. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Rabu (3/6).
PCS 2026 dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Noor Yaumil dan dihadiri perwakilan kepala daerah serta kepala dinas komunikasi dan informatika dari seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.
Dalam sambutannya, Subhan Noor Yaumil menekankan pentingnya membangun kesamaan persepsi di antara seluruh pemangku kepentingan dalam mengelola komunikasi publik di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.
Menurutnya, derasnya arus informasi, khususnya di media sosial, menuntut pemerintah untuk memiliki koordinasi yang kuat, pemahaman yang sama dan sinergi yang berkelanjutan guna menjaga kepercayaan masyarakat.
“Di tengah perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, kita membutuhkan pemahaman, koordinasi dan sinergi dalam mengawal kepercayaan publik. Pemerintah harus mampu menentukan arah komunikasi terlebih dahulu agar setiap kebijakan dapat disampaikan secara baik dan efektif melalui ruang dialog terbuka di dunia digital,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa komunikasi publik kini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan isu dan reputasi institusi pemerintah.
“Komunikasi publik telah berkembang menjadi instrumen strategis dalam membangun citra, menjaga reputasi dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” katanya.
Subhan juga mengingatkan bahwa isu yang tidak dikelola dengan baik dapat berdampak pada reputasi institusi dan menurunkan tingkat kepercayaan publik. Padahal, kepercayaan masyarakat merupakan salah satu faktor utama yang mendukung keberhasilan program dan kebijakan pemerintah.
Karena itu, ia mendorong seluruh perangkat daerah untuk mampu mendeteksi dan mengantisipasi berbagai potensi isu sejak dini sebelum berkembang menjadi krisis komunikasi.
“Potensi isu harus dikelola sejak awal, bukan menunggu hingga menjadi krisis. Setiap isu yang muncul harus diantisipasi melalui langkah-langkah yang strategis, terukur, sistematis dan kolaboratif,” tegasnya.
Sementara itu, Plt Kepala Diskominfotik Kota Banjarmasin, Febpry Ghara Utama, menilai PCS 2026 menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas komunikasi publik yang responsif, adaptif dan berbasis data.
Menurutnya, tantangan komunikasi pemerintahan saat ini tidak hanya terletak pada penyampaian informasi, tetapi juga pada kemampuan mengelola isu secara cepat, tepat dan transparan guna menjaga kepercayaan masyarakat.
“Forum ini memberikan banyak wawasan dan pengalaman yang dapat diterapkan dalam pengelolaan komunikasi publik di daerah. Di era digital, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat. Karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang terintegrasi, kolaboratif dan berbasis fakta agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan dapat dipercaya,” ujar Febpry.
Ia menambahkan, Diskominfotik Kota Banjarmasin berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan informasi publik. Selain itu, pihaknya juga akan mendorong peningkatan literasi digital masyarakat agar lebih bijak dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar di ruang digital.
“Kami ingin memastikan komunikasi pemerintah tidak hanya informatif, tetapi juga mampu mendorong partisipasi publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program-program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kota Banjarmasin,” tambahnya.
Melalui Public Communications Summit 2026, diharapkan terjalin kolaborasi yang semakin kuat antarinstansi pemerintah dalam menghadapi tantangan komunikasi publik, mengelola isu secara efektif, serta menjaga reputasi pemerintahan di tengah dinamika informasi digital yang terus berkembang. (mc)
