RETORIKABANUA.ID, Banjarmasin – Aksi unjuk rasa yang digelar oleh Aliansi Rakyat Kalimantan Selatan (Kalsel) berlangsung damai di depan Gedung DPRD Provinsi Kalsel, atau yang dikenal sebagai “Rumah Banjar”, Senin (1/9). Aksi tersebut ditutup dengan untaian shalawat yang menggema dari massa peserta sebagai simbol damai dan harapan perubahan.
Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, turun langsung menemui massa dan menandatangani berita acara penerimaan tujuh tuntutan yang diajukan oleh aliansi.
Aksi ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, pengemudi ojek online, hingga warga umum. Setelah berlangsung selama kurang lebih empat jam, dilakukan dialog terbuka antara perwakilan aliansi dan pihak DPRD Kalsel.
Dialog berlangsung kondusif dan menghasilkan penandatanganan berita acara tuntutan, yang rencananya akan segera disampaikan ke DPR RI untuk ditindaklanjuti di tingkat nasional.
Tujuh Tuntutan Utama Aliansi Rakyat Kalsel:
-
Reformasi DPR RI
Menuntut efisiensi gaji dan tunjangan DPR, serta transparansi penggunaan anggaran sesuai kondisi fiskal negara. -
Reformasi Kepolisian (Polri)
Mendesak revisi UU Polri, menghentikan tindakan represif terhadap masyarakat dan meminta Kapolri bertanggung jawab. Jika tidak ada komitmen perubahan, massa mendesak pengunduran diri Kapolri. -
Pengusutan Kasus Affan Kurniawan
Mendesak pertanggungjawaban instansi terkait atas kematian Affan Kurniawan secara menyeluruh dan transparan. -
Penolakan Proyek dan Praktik Bermasalah
Meliputi penolakan terhadap pembentukan Taman Nasional Meratus, praktik monopoli batubara, serta penyelesaian konflik agraria, khususnya di Kabupaten Kotabaru. -
Evaluasi Alokasi Anggaran Negara
Menyoroti program berbiaya besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP) yang dinilai tidak prioritas, di tengah beban pajak rakyat yang meningkat. -
Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik
Mendesak pemberian gaji layak bagi guru honorer dan dosen, serta peningkatan kualitas pendidikan terutama di wilayah tertinggal dan terpencil. -
Pengesahan RUU Perampasan Aset dan Perlindungan Masyarakat Adat
Mendorong percepatan legislasi dua regulasi penting ini untuk memberantas korupsi dan melindungi hak-hak masyarakat adat.
Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Kalsel Supian HK menyampaikan apresiasinya terhadap sikap tertib dan damai para peserta aksi.
“Kami sangat mengapresiasi aspirasi yang disampaikan dengan tertib, damai, dan penuh kedewasaan. Ini mencerminkan bahwa mahasiswa dan masyarakat Kalsel mampu menjaga kondusivitas Banua,” ujarnya.
Supian juga menyampaikan terima kasih kepada aparat keamanan dari Polri dan TNI yang telah mengawal jalannya aksi secara humanis, sehingga situasi tetap aman dan terkendali. (ms)
Leave a comment