Balangan – Persetujuan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 menjadi agenda utama dalam Rapat Paripurna DPRD Balangan, Senin (14/8) lalu.
Bupati Balangan, H Abdul Hadi menjelaskan kendala yang membuat APBD menjadi rendah sekitar 33 persen yakni dari pihak penyedia jasa kontraktor dan SDM.
“Terkait penyerapan anggaran yang rendah hanya 33 persen, kendalanya pertama ada di pihak penyedia jasa kontraktor seperti PT dan CV. Kendala kedua di sumber daya manusia kita, karena dari sistem itu harus ada peningkatan kapasitas untuk memaksimalkannya, sedangkan saat ini belum maksimal,” jelasnya.
Dengan rendahnya penyerapan anggaran tersebut dan sistem elektronik yang belum begitu maksimal, maka pemerintah ke depan perlu melakukan Bimtek dengan menghadirkan narasumber yang ahli dibidangnya.
“Jadi sistem elektronik itu menjadi salah satu kendala utama, jika SDM kita tidak menguasai sistem itu maka realisasi anggaran kita akan tetap rendah,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, APBD Kabupaten Balangan tahun 2023 senilai Rp 2,6 triliun dan menargetkan tahun 2024 APBD Balangan bisa di atas Rp 3 triliun.
“Semua kegiatan 2024 dimasukan di ABPD perubahan 2023, jadi untuk melaksanakan kegiatan berkontrak dengan pihak ketiga mesti selesai. Konsultan perencananya dulu pada tahun ini kita rubah sistemnya, kita kerjakan itu perencanaan di akhir tahun, sehingga di awal tahun di Januari pun kita sudah bisa melaksanakan kegiatan,” pungkasnya.
Leave a comment