RETORIKABANUA.ID, Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan resmi memulai percepatan pembangunan jembatan penghubung daratan Kalimantan dengan Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru. Penandatanganan kontrak proyek ini digelar di Banjarbaru, Senin (30/3).
Acara tersebut dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, didampingi Ketua DPRD Kalsel, Supian HK dan Sekdaprov, Muhammad Syarifuddin.
Penandatanganan kontrak dilakukan antara pihak kontraktor sebagai pelaksana proyek dengan Kepala Dinas PUPR Kalsel, Muhammad Yasin Toyib, selaku pengguna anggaran. Proyek ini memiliki nilai sekitar Rp. 5,9 triliun dan menjadi salah satu pembangunan besar yang telah lama dinantikan masyarakat.
Gubernur meminta kontraktor segera memulai pekerjaan agar proses pembangunan berjalan cepat dan penyerapan anggaran optimal. Ia menargetkan jembatan ini sudah bisa digunakan pada tahun 2028.
Menurutnya, pembangunan jembatan ini merupakan bagian dari visi dan misi pemerintah daerah bersama Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman.
Proyek ini juga didukung Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru yang masing-masing berkontribusi sebesar Rp. 100 miliar melalui APBD.
Selain jembatan, Gubernur juga menyebut sejumlah proyek lain, seperti pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK), pembangunan stadion internasional, serta jalan penghubung sepanjang sekitar 30 kilometer dari Banjarbaru ke wilayah Banua Anam.
Gubernur turut mengapresiasi kehadiran Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif dan Bupati Kotabaru, Muhammad Rusli sebagai bentuk dukungan terhadap proyek strategis ini.
Jembatan sepanjang sekitar 3.750 meter ini nantinya memiliki bentang utama tipe cable stayed sepanjang 350 meter dengan lebar 24 meter. Pembangunan bagian tengah mendapat dukungan dana dari pemerintah pusat sebesar Rp. 3 triliun, serta didukung APBD provinsi dan kabupaten.
Pengerjaan proyek dilakukan secara bertahap sejak Januari 2026 dan ditargetkan selesai pada 2028 dengan melibatkan sejumlah kontraktor besar.
Keberadaan jembatan ini diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah di Kalimantan Selatan, memperlancar distribusi barang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. (ms)
