RETORIKABANUA.ID, Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar High Level Meeting (HLM) bersama tiga tim strategis daerah, yakni Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), di Aula Gawi Sabarataan, Senin (25/5).
Kegiatan tersebut difokuskan untuk memperkuat stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengendalian inflasi, digitalisasi transaksi pemerintah, serta perluasan akses keuangan masyarakat.
HLM dihadiri Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, para asisten, perwakilan BUMN dan BUMD, instansi vertikal terkait, serta seluruh anggota TPID, TPAKD dan TP2DD Kota Banjarbaru.
Selain itu, kegiatan juga menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarbaru, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Selatan dan Bank Kalsel.
Dalam sambutannya, Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby menegaskan bahwa TPID, TPAKD dan TP2DD memiliki peran yang saling berkaitan dalam mendukung penguatan ekonomi daerah.
“Ketiga forum ini memiliki keterkaitan dalam mendukung penguatan ekonomi daerah melalui stabilitas harga, digitalisasi transaksi pemerintah, dan perluasan akses keuangan masyarakat. Tujuannya sama, yaitu membangun ekosistem ekonomi daerah yang modern, sehat, inklusif dan berdaya saing,” ujarnya.
Lisa juga mengingatkan seluruh jajaran agar terus memperkuat sinergi, menjaga komitmen dan meningkatkan kualitas kinerja sesuai tugas masing-masing.
Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Banjarbaru turut menyampaikan tujuh instruksi strategis yang harus segera dijalankan seluruh pemangku kepentingan.
Pertama, memperkuat koordinasi pengendalian inflasi menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah agar stabilitas harga tetap terjaga.
Kedua, meningkatkan kualitas pemantauan dan pelaporan data Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebagai persiapan Banjarbaru menuju Kota Penghitung Inflasi pada 2028.
Ketiga, mengoptimalkan operasi pasar, memperluas kerja sama antar daerah, serta memperkuat ketahanan pangan guna menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga.
Keempat, mempercepat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah melalui penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD/KKI) dan penerapan SP2D Online di seluruh SKPD.
Kelima, memastikan digitalisasi transaksi daerah berjalan efektif, transparan dan akuntabel untuk meningkatkan pelayanan publik dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
Keenam, memperluas akses keuangan masyarakat melalui program literasi dan inklusi keuangan, terutama bagi pelajar, pelaku UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Ketujuh, memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat demi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Melalui High Level Meeting ini, Pemerintah Kota Banjarbaru berharap forum tersebut tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi mampu menghasilkan langkah strategis dan solusi nyata untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. (ms)
