RETORIKABANUA.ID, Banjarmasin – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan (Kalsel) mengundang sejumlah mitra kerja untuk membahas rasionalisasi anggaran guna mendukung program Makan Bergizi Gratis yang digulirkan oleh pemerintah pusat. Pembahasan tersebut dilaksanakan, Minggu (17/11).
Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, yang memimpin rapat, menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalsel berencana mengalokasikan 30% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.
“Kami ingin mendengar bagaimana mitra kami menyikapi rasionalisasi anggaran ini, posisi anggaran mana yang akan dikurangi, dan mendengar langsung dampaknya terhadap program-program yang telah direncanakan oleh mitra kerja kami,” ungkap Yani, yang akrab disapa Paman Yani.
Sebanyak 13 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra kerja yang hadir dalam rapat memaparkan dampak dari rasionalisasi anggaran. Berbagai pos anggaran terpaksa dipangkas, termasuk biaya perjalanan dinas dan beberapa program lainnya yang harus dihentikan.
Meskipun demikian, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Suripno Sumas, menegaskan bahwa pihaknya tetap mendukung program pemerintah pusat ini, namun berharap pemangkasan anggaran tidak terlalu berdampak besar, terutama pada mitra yang menangani ekonomi dan keuangan, termasuk yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami akan tetap mengupayakan dan mendukung program ini. Namun, kami berharap pemangkasan anggaran dari mitra kami tidak terlalu banyak, karena beberapa mitra kami juga memiliki peran penting dalam menggali PAD,” ujar Suripno.
Pembahasan ini menjadi penting mengingat dampak dari rasionalisasi anggaran terhadap kinerja SKPD yang juga mempengaruhi kelancaran program-program pembangunan di Kalsel. (ms)
Leave a comment