RETORIKABANUA.ID, Jakarta — DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Selatan membawa persoalan konflik agraria dan perlindungan masyarakat adat ke tingkat nasional melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Rabu (15/4).
Rombongan dipimpin Ketua DPD PDI Perjuangan Kalsel, H.M. Syaripuddin akrab disapa Bang Dhin, dan diterima Wakil Ketua BAM DPR RI, Adian Napitupulu, bersama jajaran. Dalam pertemuan tersebut, turut hadir perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), khususnya komunitas Dayak Meratus, serta warga Desa Pulau Panci, Kabupaten Kotabaru.
Bang Dhin menjelaskan, berbagai upaya telah dilakukan di tingkat daerah sebelum persoalan ini dibawa ke pusat. Upaya tersebut meliputi penyerapan aspirasi hingga fasilitasi mediasi dengan pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH).
“Namun hingga kini belum ada penyelesaian karena adanya benturan kewenangan dan ketidaksinkronan kebijakan antarinstansi di tingkat pusat,” ujarnya.
Salah satu isu utama yang disampaikan adalah penolakan masyarakat adat terhadap rencana penetapan Pegunungan Meratus sebagai taman nasional. Masyarakat Adat Dayak Meratus menilai wilayah tersebut merupakan tanah adat yang telah dikelola secara turun-temurun.
Mereka khawatir kebijakan tersebut dapat menghilangkan hak kelola, membatasi akses terhadap sumber daya alam, serta mengancam kelestarian budaya mereka.
Selain itu, permasalahan juga dialami warga Desa Pulau Panci. Lahan yang telah bersertifikat hak milik (SHM) sejak 2007–2008 kini masuk dalam kawasan hutan cagar alam. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, tumpang tindih kewenangan, serta berdampak pada perekonomian masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Adian Napitupulu menyatakan BAM DPR RI akan segera menindaklanjuti aspirasi tersebut. Pihaknya akan berkoordinasi dengan komisi terkait serta kementerian guna mendorong penyelesaian yang adil dan komprehensif. (ms)
