Gubernur Kalsel Instruksikan Percepatan Program dan Tata Kelola SKPD di Rapat Evaluasi Keuangan 2025

RETORIKABANUA.ID, Banjarbaru — Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menegaskan komitmennya untuk mempercepat pelaksanaan program strategis dan meningkatkan tata kelola di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Komitmen tersebut ditegaskan saat memimpin Rapat Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025, Kamis (22/5) di Ruang Rapat Syahrir YP, Kantor Bappeda Kalsel, Banjarbaru.

Dalam arahannya, Gubernur menginstruksikan beberapa langkah konkret, antara lain:

Percepatan administrasi dan penunjukan pejabat teknis,

Penguatan pendampingan teknis dan adaptasi sistem,

Evaluasi kebijakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD),

Disiplin dalam pelaporan dan dokumentasi kegiatan.

“Percepatan pelaksanaan dan disiplin dalam pengelolaan sangat penting untuk memastikan program pembangunan berjalan tepat waktu dan tepat sasaran,” tegas H. Muhidin.

Kepala Bappeda Kalsel, Ariadi Noor, dalam laporannya menyebut hingga April 2025, total pagu anggaran Pemprov Kalsel sebesar Rp11,77 triliun, dengan realisasi keuangan mencapai Rp2,07 triliun atau 17,61%. Capaian ini meningkat dari periode yang sama tahun lalu, yaitu 14,64%.

Realisasi fisik juga menunjukkan tren positif, meningkat dari 25,36% di April 2024 menjadi 26,06% di April 2025.

“Ada kenaikan 2,97% untuk realisasi keuangan dan 0,70% untuk realisasi fisik dibandingkan tahun sebelumnya,” jelas Ariadi.

Meski demikian, masih ada tantangan di tingkat SKPD:

Dari 49 SKPD, 6 SKPD masih mencatat realisasi anggaran di bawah 10%,

Untuk realisasi fisik, 3 SKPD belum mencapai target minimum 10%.

Sejumlah kendala utama yang diidentifikasi antara lain:

Gangguan akses akun LPSE,

Proses administrasi perubahan pejabat KPA dan PPTK,

Transisi dari e-Catalog versi 5 ke versi 6,

Penurunan PAD akibat kebijakan penggratisan layanan di beberapa BLUD.

Melalui forum evaluasi ini, Gubernur H. Muhidin menekankan pentingnya koordinasi dan respons cepat dalam menghadapi hambatan teknis dan administrasi. Ia meminta seluruh SKPD agar segera melakukan penyesuaian sistem dan memastikan setiap program strategis terealisasi sesuai target waktu.

“Seluruh SKPD harus bekerja lebih sigap dan terarah agar pembangunan daerah tidak stagnan dan pelayanan publik bisa terus meningkat,” tandasnya.

Rapat evaluasi ini turut dihadiri Pj. Sekdaprov Kalsel M. Syarifuddin, Tenaga Ahli dan Staf Ahli Gubernur, serta seluruh Kepala SKPD Pemprov Kalsel. (ms)