DPRD Kalsel Dukung Percepatan Tindak Lanjut Temuan BPK

RETORIKABANUA.ID, Banjarbaru – DPRD Kalsel menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. Hal ini ditegaskan langsung oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, dalam acara Penandatanganan Komitmen Bersama TLRHP (Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan) yang digelar BPK Perwakilan Kalsel, Kamis (25/9), di Aula Gedung BPK RI Kalsel, Banjarbaru.

DPRD Kalsel sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah menjalankan tiga fungsi utama: legislasi, penganggaran dan pengawasan. Melalui fungsi pengawasan inilah DPRD berperan aktif mendorong penuntasan setiap temuan hasil audit BPK.

“Komitmen adalah kunci. Hasil pemeriksaan BPK hanya akan efektif jika seluruh pihak yang diperiksa memiliki kemauan kuat untuk menindaklanjutinya,” ujar Supian HK.

Menurutnya, rekomendasi BPK harus dilihat sebagai alat perbaikan, bukan sekadar temuan. Hal ini penting demi mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

“Kami serius dalam pengawasan. Sudah banyak yang diselesaikan. Karena dana pemerintah adalah dana masyarakat, dan penggunaannya harus transparan,” tambahnya.

Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin menyampaikan bahwa ada 451 temuan yang harus ditindaklanjuti. Ia meminta jajaran, khususnya Sekda dan Inspektorat Provinsi, bergerak cepat menyelesaikannya sebelum Desember 2025.

“Kalau sampai Desember tidak tuntas, kita serahkan ke aparat penegak hukum,” tegas mantan Wali Kota Banjarmasin itu.

Gubernur juga menyatakan telah melakukan pembenahan di tubuh SKPD Pemprov Kalsel untuk mencegah temuan berulang. Ia tak segan menjatuhkan sanksi tegas jika kesalahan yang sama kembali terjadi.

“Kalau yang saya bentuk sekarang tidak bisa bekerja profesional, ya silakan turun jabatan saja,” tegasnya.

Acara penandatanganan dilakukan secara bergiliran, diawali oleh Gubernur dan Ketua DPRD Kalsel bersama Kepala BPK Perwakilan Kalsel. Kemudian dilanjutkan oleh para Bupati/Wali Kota dan pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.

Acara ini menjadi simbol komitmen bersama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di seluruh wilayah Kalsel. (ms)