JAWA BARAT – Sebagai bagian unsur pembuatan kebijakan di tingkat provinsi terkait Pembangunan Desa, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (DPRD Kalsel) menggali informasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Kota Bandung, Selasa (11/6).
Wakil Ketua Komisi I Siti Noortita Ayu Febria Roosita, menjelaskan pihaknya ingin menggali informasi dan masukan-masukan terkait pembangunan Desa Cerdas, dengan harapan dapat diimplementasikan di Bumi Kalsel.
“Ternyata desa cerdas itu berkaitan dengan desa digital. Bukan hanya terkait dengan internet saja desa cerdas ini banyak sekali kerjasama yang harus dijalin. Baik itu Kominfo, PMD, dan Dinas Pendidikan juga termasuk”, kata Wakil Rakyat yang akrab disapa Tatum ini.
Tatum menambahkan, besar kemungkinan pihaknya akan mendorong hal yang sama untuk kemajuan Desa, dengan mengajukan Perda Inisiatif, serta mendorong Pemprov Kalsel untuk membuat Pergub.
“Terkait adanya dana bantuan dari Provinsi (Jabar) sebesar 130 juta rupiah per desa. Jadi seluruh desa di Jabar itu mendapatkan bantuan tanpa kecuali. Itu nantinya yang juga akan kita sampaikan agar bisa menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalsel”, sambungnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Kelembagaan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dinas PMD Jabar, Nisa Avianty, mengungkapkan Desa Cerdas merupakan penjabaran dari Visi Misi Gubernur Jabar 2018 – 2023 terkait gerakan membangun desa yang kemudian ditetapkan ke dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 51 Tahun 2023.
“Desa cerdas ini kami jalankan melalui desa digital. Desa digital itu membawa semangat smart village yaitu desa-desa yang berpikiran cerdas untuk mencapai kualitas pelayanan yang baik. Tentunya ini ditandai dengan adanya smart living, smart ekonomi, dan tiga elemen lain”, ungkapnya.
“Sebetulnya, penerapan desa digital ini kami harapkan didukung dengan beberapa regulasi. Ide yang memang kita lakukan dan kita rasakan berhasil di Jawa Barat, yaitu dengan Peraturan Gubernur terkait dengan Gerbang Desa. Ini menjadi alat orkestrasi yang bisa mengkolaborasi seluruh perangkat daerah yang memang dikomandoi oleh DPM Desa”, terangnya.
Nisa Avianty berharap, Pemprov Kalsel dapat mengikuti jejak yang diambil Pemprov Jabar dalam mendukung kemajuan Desa, melalui program-program dan orkestrasi kebijakan. Serta mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi.
“Salah satu langkah penting, diharapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bisa mengikuti, seperti melakukan orkestrasi dan kolaborasi program-program yang fokusnya di desa, salah satunya adalah desa digital. Karena desa digital ini menjadi salah satu bentuk kecerdasan yang memang kita inginkan untuk desa-desa nanti ke depannya. Mudah-mudahan Provinsi Kalimantan Selatan bisa mengikuti jejak kita”, pungkasnya. (humasdprdkalsel)
Leave a comment