BANJARBARU – DPRD Kota Banjarbaru menggelar rapat paripurna, Senin (20/6). Agendanya yakni penetapan dua rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi perda juga penyampaian empat Raperda baru.
Keempat Raperda itu, Raperda tentang Fasilitasi Pensatren, Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru pada Perseroan Terbatas Bank Kalsel, Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2024, dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2021.
Dari empat diusulkan tersebut, satu diantaranya merupakan Raperda inisaitif DPRD Kota Banjarbaru. Yakni Raperda tentang Fasilitasi Pesantren. Sedangkan tiga raperda lain, merupakan raperda usulan Wali Kota Banjarbaru.
Terkait hal ini, Ketua Bapemperda Kota Banjarbaru Windi Novianto menyampaikan bahwa UU Nomor 18/2019 tentang Pesantren menjadi payung besar diusulkannya raperda tersebut. “Menjadi salah satu poin pada UU tersebut, yakni pemerintah daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan pesantren, diantaranya sarana, prasarana, dan pembinaan,” jelasnya.
Menurut legislator Partai PDI Perjuangan ini, belum ada regulasi daerah di Kota Banjarbaru yang menjadi payung hukum dalam rangka menjamin penyelenggaraan pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
“Sehingga diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi berdasarkan tradisi dan kekhasanya sesuai ketentuan peratura perundang- undangan,” kata Windi.
Dengan adanya Perda Fasilitasi Pesantren ini, kata Windi melanjutkan, nantinya peningkatan fasilitas pesantren, dari pembinaan, pemberdayaan, dan fasilitas di Kota Banjarbaru dapat lebih terperhatikan. (mrf)
Leave a comment