RETORIKABANUA.ID, Banjarbaru – Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, menegaskan bahwa di tengah kebijakan efisiensi anggaran, program prioritas Pemerintah Kota Banjarbaru harus tetap memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Hal itu disampaikannya saat membuka Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Kota Banjarbaru di Aula Gawi Sabarataan, Rabu (11/2).
Menurut Sirajoni, efisiensi dilakukan di berbagai lini, termasuk dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, agar anggaran dapat difokuskan pada pelayanan publik.
“Kami memprioritaskan kegiatan yang langsung memberikan manfaat kepada masyarakat. Rapat-rapat sekarang dibuat lebih sederhana. Kalau dulu ada nasi kotak, sekarang cukup snack. Efisiensi di segala lini kita upayakan demi pelayanan terbaik bagi masyarakat Banjarbaru,” ujarnya.
Dalam RKPD 2027, Pemerintah Kota Banjarbaru menetapkan empat prioritas pembangunan, yaitu:
-
Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.
-
Peningkatan produktivitas ekonomi sektor tersier.
-
Pemerataan infrastruktur dan konektivitas perkotaan.
-
Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan reformasi birokrasi.
Penyusunan RKPD 2027 mengusung tema “Penguatan Produktivitas Ekonomi Berbasis Daya Saing SDM dan Penataan Kota yang Terintegrasi.” Tema tersebut disusun berdasarkan evaluasi capaian pembangunan sebelumnya, kondisi ekonomi daerah, serta berbagai isu strategis yang akan dihadapi Banjarbaru ke depan.
Forum yang digelar di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru itu dihadiri pimpinan daerah, perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan ini bertujuan menghimpun masukan dan saran terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2027.
Berdasarkan paparan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarbaru dalam forum tersebut, pertumbuhan ekonomi Banjarbaru pada 2024 mencapai 6,71 persen, tertinggi di Kalimantan Selatan. Struktur ekonomi daerah didominasi sektor transportasi dan pergudangan dengan kontribusi 29,72 persen, disusul sektor konstruksi dan perdagangan.
Indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan perkembangan positif. Pada 2025, angka kemiskinan tercatat 3,44 persen atau sekitar 11.065 jiwa, lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan maupun nasional. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,75 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 82,2, tertinggi di Kalimantan Selatan.
Meski capaian tersebut cukup baik, pemerintah daerah masih mencatat sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian, seperti pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah, pengelolaan lingkungan hidup serta mitigasi bencana, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga penguatan tata kelola pemerintahan. (ms)
