RETORIKABANUA.ID, Banjarmasin – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H.M. Syaripuddin atau yang akrab disapa Bang Dhin, menegaskan bahwa persoalan banjir yang terus berulang di Kalimantan Selatan tidak bisa lagi ditangani dengan cara setengah-setengah dan bersifat reaktif.
Menurutnya, selama ini upaya penanganan banjir masih terlalu berfokus pada wilayah hilir, seperti pengerukan drainase dan sungai di kawasan perkotaan. Padahal, akar persoalan justru banyak terjadi di wilayah hulu dan tengah Daerah Aliran Sungai (DAS).
“Banjir di Kalimantan Selatan bukan hanya soal hujan deras atau air pasang. Ini adalah akumulasi kerusakan lingkungan yang terjadi selama bertahun-tahun, terutama di DAS Barito dan sub DAS lainnya,” tegas Bang Dhin.
Ia mengungkapkan, terdapat sejumlah faktor utama yang menjadi penyebab banjir di daerah, antara lain kerusakan DAS akibat alih fungsi hutan, aktivitas pertambangan, serta ekspansi perkebunan yang tidak terkendali. Selain itu, pendangkalan sungai dan anak sungai akibat tingginya sedimentasi dari wilayah hulu juga memperparah kondisi.
Masalah lain yang tak kalah penting adalah sistem drainase perkotaan yang tidak terintegrasi dengan sistem sungai, sehingga air hujan terjebak di kawasan permukiman. Ditambah lagi dengan alih fungsi rawa dan daerah resapan air yang seharusnya menjadi tampungan alami.
Bang Dhin juga menyoroti lemahnya disiplin tata ruang, khususnya pembangunan di sempadan sungai dan kawasan rawa. Kondisi ini semakin diperparah oleh curah hujan ekstrem akibat perubahan iklim, serta pengaruh pasang surut air laut.
“Kalau hulunya rusak, sebaik apa pun drainase di kota, banjir tetap akan datang. Ini hukum alam yang tidak bisa ditawar. Banjir di Kalimantan Selatan adalah persoalan lintas wilayah dan lintas sektor yang hanya bisa diselesaikan secara terintegrasi dari hulu sampai hilir,” pungkasnya.
Oleh karena itu, politisi PDI Perjuangan ini mendorong adanya solusi yang komprehensif dan terkoordinasi antara Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Penanganan banjir, menurutnya, harus dirancang secara berlapis dari wilayah hulu, tengah, hingga hilir, serta diterjemahkan secara nyata dalam kebijakan, program dan penganggaran.
Sebagai penutup, Bang Dhin menegaskan bahwa penanganan banjir tidak boleh berhenti pada dokumen perencanaan dan slogan semata. Keberhasilan harus diukur secara konkret, seperti berkurangnya luas dan durasi genangan, menurunnya debit puncak banjir di DAS, meningkatnya pemulihan kawasan DAS, bertambahnya kapasitas tampung air, serta semakin sedikitnya wilayah yang masuk kategori rawan banjir. (thr)
