Banjarmasin — Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H.M. Syaripuddin, SE, M.AP, mengapresiasi capaian literasi peserta didik dalam Rapor Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025. Berdasarkan rapor tersebut, Indeks Standar Pelayanan Minimal atau SPM Pendidikan Kalsel mencapai 74,5 dan masuk kategori “Tuntas Pratama.”
Menurut pria yang akrab disapa Bang Dhin itu, capaian literasi Kalsel patut diapresiasi karena menunjukkan adanya kemajuan yang cukup baik, terutama pada jenjang SMA Umum.
“Capaian literasi peserta didik kita patut diapresiasi. Skor literasi jenjang SMA Umum berada di peringkat atas nasional, yakni 1 sampai 20 persen terbaik se-Indonesia, dan terus naik dibanding tahun lalu. Ini bukti kerja keras guru dan satuan pendidikan di Kalimantan Selatan,” ujar Bang Dhin.
Namun, di balik capaian positif tersebut, Bang Dhin menilai masih ada sejumlah persoalan serius yang harus segera menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Salah satunya adalah penurunan kemampuan numerasi siswa, khususnya pada jenjang SMA dan SMK Umum.
Menurutnya, persoalan numerasi tidak boleh dianggap sebagai catatan biasa. Sebab, kemampuan berhitung, memahami pola, bilangan, dan aljabar menjadi bagian penting dalam menyiapkan lulusan yang mampu bersaing di dunia kerja maupun pendidikan lanjutan.
“Yang menjadi catatan kami di Komisi IV, kemampuan numerasi siswa SMA dan SMK Umum justru menurun dibanding tahun sebelumnya, terutama pada materi bilangan dan aljabar. Padahal dua jenjang ini menampung jumlah siswa paling besar di provinsi kita. Kalau numerasi tidak segera dibenahi, dampaknya akan terasa pada daya saing lulusan kita,” tegasnya.
Selain numerasi, Bang Dhin juga menyoroti temuan yang dinilainya paling mengkhawatirkan, yakni turunnya persentase peserta didik yang merasa aman dari kekerasan seksual di lingkungan sekolah.
Ia menyebut kondisi tersebut sebagai alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan di Kalimantan Selatan. Menurutnya, sekolah harus menjadi ruang yang aman, nyaman, dan melindungi peserta didik dari segala bentuk kekerasan.
“Ini alarm keras bagi kita semua. Komisi IV akan memanggil Dinas Pendidikan Provinsi untuk memastikan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau TPPK benar-benar aktif di setiap SMA dan SMK, bukan hanya ada di atas kertas,” tegas Bang Dhin.
Ia juga mendorong percepatan pembentukan Kelompok Kerja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman sesuai amanat Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026.
“Sekolah tidak boleh hanya kuat secara akademik, tetapi juga harus aman secara lingkungan. Anak-anak kita harus merasa terlindungi saat berada di sekolah,” tambahnya.
Bang Dhin turut menyoroti masih rendahnya indeks distribusi guru serta minimnya pencatatan keikutsertaan guru dan pengawas sekolah dalam pelatihan berkelanjutan. Menurutnya, pemerataan guru dan peningkatan kapasitas tenaga pendidik merupakan kunci penting dalam memperbaiki kualitas pendidikan.
“Percuma punya kurikulum bagus kalau gurunya belum merata dan jarang dilatih. Ini pekerjaan rumah bersama antara Dinas Pendidikan, BKD, dan DPRD dalam pembahasan anggaran mendatang,” ujarnya.
Sebagai anggota Komisi IV DPRD Kalsel, Bang Dhin menegaskan pihaknya akan mengawal tindak lanjut Rapor Pendidikan tersebut melalui fungsi pengawasan dan penganggaran.
Komisi IV, katanya, akan mendorong agar alokasi anggaran pendidikan tahun berikutnya lebih diarahkan pada empat prioritas utama, yakni peningkatan numerasi, penguatan keamanan satuan pendidikan, pemerataan distribusi guru, serta pelatihan berkelanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan.
“Rapor ini bukan sekadar angka. Ini cermin kondisi anak-anak kita di sekolah. DPRD tidak akan berhenti hanya membaca laporan, tetapi akan turun langsung mengawasi implementasinya di lapangan,” pungkasnya.
