RETORIKABANUA.ID, Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan resmi menetapkan Status Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) menyusul prediksi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026.
Penetapan status tersebut diumumkan Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Karhutla yang digelar di Gedung Dr. K.H. Idham Chalid, Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Senin (6/7).
Rapat koordinasi dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, Pangdam XXII/Tambun Bungai, Mayjen TNI Zainul Arifin, Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Supian HK, Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, jajaran Forkopimda, kepala daerah se-Kalimantan Selatan, serta sejumlah instansi terkait.
Menurut H. Muhidin, keputusan menetapkan status siaga darurat diambil berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang menunjukkan Kalimantan Selatan akan memasuki puncak musim kemarau dengan potensi meningkatnya kebakaran hutan, lahan dan kekeringan.
“Penetapan status ini didasarkan pada pertimbangan kondisi cuaca dari BMKG yang memprediksi Kalimantan Selatan akan memasuki puncak musim kemarau sehingga berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan pada Agustus hingga September,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini sudah ada tiga kabupaten yang menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla, yakni Barito Kuala, Tanah Bumbu dan Tapin.
Dalam rapat juga dipaparkan bahwa sepanjang 2026 telah terdeteksi sebanyak 1.678 titik panas (hotspot) di Kalimantan Selatan dengan 41 kejadian Karhutla. Kabupaten Tapin menjadi daerah dengan jumlah kejadian terbanyak.
Muhidin menegaskan penanggulangan Karhutla membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari BPBD, TNI, Polri, BMKG, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat.
“Saya berharap rapat koordinasi ini menghasilkan langkah-langkah yang konkret dan terukur sehingga Kalimantan Selatan siap menghadapi puncak musim kemarau tahun 2026,” katanya.
Ia juga menginstruksikan BPBD bersama tim terkait untuk terus memantau kondisi lahan gambut, khususnya di kawasan sekitar Bandara Syamsudin Noor yang masuk wilayah Ring 1. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya deteksi dini apabila kondisi lahan mulai mengering sehingga penanganan dapat segera dikoordinasikan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Selain itu, H. Muhidin kembali mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar karena berisiko memicu kebakaran yang lebih luas, merusak lingkungan, serta dapat dikenai sanksi hukum. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api di wilayahnya.
Pada akhir rapat koordinasi, Gubernur Kalimantan Selatan menyerahkan bantuan peralatan pemadam kebakaran kepada empat kabupaten, yakni Balangan, Tabalong, Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Utara sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi musim kemarau. (ap)
