RETORIKABANUA.ID, Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan berintegritas. Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru Bulan Juli 2026 yang digelar di Aula Gawi Sabarataan, Senin (6/7).
Rapat menjadi ajang menyamakan langkah seluruh perangkat daerah dalam mengawal program prioritas pembangunan agar berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, menegaskan bahwa seluruh kebijakan, perencanaan dan penganggaran harus selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional agar pembangunan daerah sejalan dengan arah pembangunan nasional.
Ia menyebut pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah karena berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas, serta mendukung pemerataan pembangunan yang berkelanjutan.
Selain membahas pembangunan, Sirajoni juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan, terutama dalam menindaklanjuti arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait integritas pengelolaan anggaran daerah.
“Prinsip utama dalam pemerintahan adalah berbuat benar dan membelanjakan anggaran secara jujur. Para pejabat tidak perlu ragu mengambil keputusan selama tetap berpedoman pada aturan yang berlaku,” tegasnya.
Menurutnya, setiap anggaran yang dikelola pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam rapat tersebut, persoalan ketertiban umum juga menjadi perhatian. Meningkatnya jumlah kafe dan pusat kuliner dinilai berdampak pada keterbatasan lahan parkir yang berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas.
Untuk itu, Sirajoni meminta koordinasi yang lebih intensif dengan Dinas Perhubungan guna menata sistem parkir sekaligus mengoptimalkan pengelolaan retribusi tanpa menimbulkan persoalan baru.
“Perlu koordinasi yang lebih intensif dengan Dinas Perhubungan untuk menata lalu lintas dan memastikan pengelolaan retribusi parkir berjalan dengan baik. Selain itu, antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU juga perlu mendapat perhatian karena telah mengganggu ketertiban umum,” ujarnya.
Tak hanya itu, tingginya harga LPG di tingkat masyarakat juga menjadi sorotan. Berdasarkan laporan yang diterima, harga jual LPG mencapai sekitar Rp. 50 ribu per tabung, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berkisar Rp. 18.500.
Menyikapi kondisi tersebut, Sirajoni menginstruksikan Dinas Perindustrian untuk segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) guna menelusuri rantai distribusi LPG di Kota Banjarbaru dan memastikan penyalurannya berjalan sesuai ketentuan.
“Dinas Perindustrian diminta segera melakukan sidak dan memeriksa rantai distribusi LPG di Kota Banjarbaru. Langkah ini penting untuk mencegah dampak terhadap inflasi dan menjaga daya beli masyarakat,” katanya.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kota Banjarbaru menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga didukung tata kelola pemerintahan yang profesional, responsif dan mampu menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat secara cepat, tepat, serta terkoordinasi. (mc)
