HUKUMKALSELLINGKUNGANPEMERINTAHAN

Komisi III DPRD Kalsel Bersama Dishub Kapuas Diskusi Tentang Persoalan Angkutan Jalan

294

Kapuas – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan studi komparasi ke Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas, Senin (19/02).

Kunker ini disambut langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Vitrianson Rangin, S.Sos., MA

Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel yang membidangi infrastruktur dan pembangunan, H. Gusti Abidinsyah, S.Sos, MM., mengatakan tujuan berkunjung dalam rangka berdiskusi dan menggali informasi berkenaan angkutan Over Dimension dan Over Load (ODOL) yang memiliki andil besar dalam permasalahan kerusakan permukaan, struktur, dan pondasi jalan, sehingga sangat merugikan bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

“Alhamdulillah, kami sudah melihat beberapa hal yang positif dari pertemuan ini yang bisa diambil. Pertama tentang permasalahan angkutan ODOL yang melintas di Kapuas Kalteng ini yang bermuara dari Kalsel yaitu Pelabuhan Trisakti, ada beberapa hal yang kita perlu menitik beratkan dari persoalan ini, mungkin akan kita sampaikan ke Kementerian Perhubungan,” ungkapnya.

Catatan penting yang nantinya dibawa ke Dinas dan Kementerian Perhubungan salah satunya adalah berkenaan dengan karoseri, kedua adalah relaksasi dari Pemerintah Pusat mengenai Zero ODOL,

Gusti Abidinsyah menambahkan, terkait angkutan ODOL ini, sebenarnya pemerintah sudah melakukan sosialisasi kepada dinas-dinas terkait. Namun, mungkin karena pengusaha-pengusaha karoseri yang belum siap makanya ditunda Zero ODOL ini selama 2 tahun.

Sementara itu, Kadishub Kapuas, Vitrianson Rangin, S.Sos., MA sangat berterima kasih dengan kedatangan mereka, dirinya menganggap dari diskusi ini sangat banyak “asupan gizi” untuk ide-ide dari DPRD Provinsi Kalsel.

“Ke depan kami akan lebih mengkaji aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh Kalsel, dalam hal pengelolaan angkutan ODOL, kami akan tindak lanjuti dengan melakukan kunjungan ke sana untuk mengadopsi itu sehingga kami pun lebih siap dengan aturan-aturan kebijakan yang ada,” tutupnya. (mckalsel/humas/zy)

Leave a comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Pansus DPRD Kalsel Mulai Usut Distribusi BBM Bersubsidi

RETORIKABANUA.ID, Banjarmasin – Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Provinsi...

Pemprov Kalsel Perkuat Sinergi Komunikasi Publik di Era Digital

RETORIKABANUA.ID, Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menegaskan pentingnya pemahaman,...

Public Communication Summit 2026, DPRD Kalsel Tekankan Pentingnya Pengelolaan Isu

RETORIKABANUA.ID, Banjarmasin – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Rais Ruhayat,...

Pemkab Kotabaru Perkuat Sinergi Komunikasi Publik di Era Digital

RETORIKABANUA.ID, Banjarmasin – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru menegaskan komitmennya dalam memperkuat komunikasi...