TANAH BUMBU – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan. Capaian ini menjadi yang ke-13 kalinya secara berturut-turut.
Prestasi tersebut mendapat apresiasi dari seluruh fraksi DPRD Tanah Bumbu dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (15/6/2026).
Rapat berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Tanah Bumbu dan dipimpin Wakil Ketua I DPRD Tanah Bumbu, Hasanuddin, didampingi Wakil Ketua II, Sya’bani Rasul.
Sementara itu, Bupati Tanah Bumbu diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Wisnu Wardhana.
Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan, evaluasi, dan catatan terhadap pelaksanaan APBD 2025.
Pemandangan umum diawali Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Hj. Sarniah. Kemudian dilanjutkan Fraksi PKB oleh HM. Haris Fadillah, Fraksi Gerindra oleh H. Boby Rahman, Fraksi PAN oleh Masripai, Fraksi Golkar oleh Sayid Sultan Hasan, serta Fraksi NasDem Sejahtera oleh Hj. Ernawati.
Secara umum, seluruh fraksi mengapresiasi keberhasilan Pemkab Tanah Bumbu mempertahankan opini WTP selama 13 kali berturut-turut.
Capaian tersebut dinilai menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
Namun, WTP bukan berarti tidak ada catatan.
Sejumlah fraksi menyoroti masih besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau SILPA pada APBD 2025.
Besarnya SILPA dinilai perlu dievaluasi lebih serius, terutama dalam proses perencanaan, pelaksanaan program, dan penyerapan anggaran.
DPRD mendorong pemerintah daerah agar setiap program pembangunan dapat direncanakan dengan lebih matang dan dilaksanakan tepat waktu.
Tujuannya agar anggaran daerah tidak hanya terserap secara maksimal, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Melalui rapat paripurna tersebut, DPRD berharap capaian WTP dapat terus dipertahankan dan diikuti dengan peningkatan kualitas pembangunan serta pelayanan publik di Kabupaten Tanah Bumbu.(red)
