RETORIKABANUA.ID, Banjarbaru — Wali Kota Banjarbaru,Erna Lisa Halaby meminta seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memperkuat sinergi dalam menghadapi sejumlah persoalan strategis sepanjang 2026.
Pesan tersebut disampaikan Lisa saat membuka Rapat Koordinasi Forkopimda Kota Banjarbaru di Hotel Roditha Banjarbaru, Kamis (13/8).
Dalam rapat tersebut, tiga isu utama menjadi perhatian, yakni penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan, pencegahan potensi konflik sosial dan pengawalan program prioritas pembangunan daerah.
Lisa mengatakan, koordinasi lintas sektor diperlukan agar berbagai potensi persoalan dapat dideteksi dan ditangani sejak dini.
“Yang kita perlukan adalah menyatukan persepsi dan memperkuat sinergi lintas sektoral, terutama dalam menghadapi tiga tantangan utama yang kita hadapi bersama,” ujar Erna.
Dalam pembahasan karhutla dan kekeringan, Forkopimda menyoroti pentingnya deteksi dini terhadap titik api. Kesiapan pasokan air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan serta edukasi untuk mencegah pembakaran lahan juga menjadi perhatian.
Menurut Lisa, persoalan karhutla dan kekeringan tidak hanya berdampak terhadap lingkungan. Kondisi tersebut juga dapat memengaruhi kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga ketersediaan air bersih.
Karena itu, pemerintah daerah bersama TNI, Polri dan instansi terkait diminta meningkatkan pencegahan serta kesiapsiagaan di lapangan.
Selain persoalan bencana, Forkopimda membahas potensi konflik sosial yang dapat muncul akibat dinamika sosial, ekonomi dan politik.
Antisipasi dilakukan dengan memperkuat koordinasi antara unsur intelijen daerah, kepolisian, TNI, tokoh masyarakat dan pemuka agama. Pendekatan persuasif dan dialog diutamakan agar persoalan yang muncul tidak berkembang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban.
Stabilitas pasokan dan harga bahan pokok juga menjadi perhatian. Kondisi ekonomi masyarakat dinilai memiliki kaitan erat dengan stabilitas sosial di daerah.
Lisa menekankan agar komunikasi antarlembaga terus dijaga sehingga setiap persoalan dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti.
“Komunikasi antarinstansi harus tetap terjaga, sehingga setiap potensi permasalahan bisa kita antisipasi dan selesaikan bersama,” katanya.
Pembahasan ketiga berkaitan dengan pengawalan program prioritas pembangunan daerah. Stabilitas keamanan dan kemampuan menangani persoalan di lapangan menjadi faktor penting agar program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.
Melalui rapat koordinasi ini, setiap unsur Forkopimda diharapkan memperkuat peran dan koordinasi sesuai kewenangan masing-masing.
Dengan sinergi yang kuat, berbagai persoalan di tengah masyarakat diharapkan dapat ditangani secara cepat dan terukur sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
Rapat Koordinasi Forkopimda Kota Banjarbaru Tahun 2026 tersebut kemudian resmi dibuka oleh Wali Kota Banjarbaru sebagai bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan dan kerja bersama lintas sektor. (mc)
