BANJARMASIN – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H.M. Syaripuddin, S.E., M.A.P., menyoroti kenaikan tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat di Kalimantan Selatan.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Selatan, Gini Ratio Kalsel pada Maret 2026 berada di angka 0,301, naik dari 0,281 pada September 2025.
Menurut Syaripuddin, angka tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena menunjukkan adanya peningkatan kesenjangan pengeluaran di tengah masyarakat.
“Ini tentu harus menjadi perhatian. Pertumbuhan ekonomi penting, tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana hasil pembangunan itu bisa dirasakan lebih merata oleh masyarakat,” ujar Syaripuddin di Banjarmasin, Kamis (20/8/2026).
Pria yang akrab disapa Bang Dhin itu juga menyoroti kenaikan ketimpangan di wilayah perdesaan. Gini Ratio perdesaan naik 0,024 poin menjadi 0,276, sementara di perkotaan meningkat 0,021 poin menjadi 0,313.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan ekonomi masyarakat desa masih perlu mendapat perhatian lebih besar.
“Jangan sampai pembangunan bergerak cepat, tetapi sebagian masyarakat masih tertinggal. Terutama kelompok masyarakat dengan pengeluaran rendah yang paling mudah terdampak ketika harga kebutuhan meningkat atau kesempatan usaha terbatas,” katanya.
Bang Dhin mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk memperkuat program yang langsung menyentuh masyarakat, mulai dari bantuan sosial yang tepat sasaran, pemberdayaan UMKM dan ekonomi desa, akses permodalan, hingga pendampingan usaha.
Selain itu, stabilitas harga kebutuhan pokok juga perlu terus dijaga agar daya beli masyarakat tidak semakin tertekan.
Ia menilai pemerataan ekonomi juga harus didukung melalui peningkatan layanan dasar, terutama pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di wilayah perdesaan.
“Pemerataan tidak cukup hanya melalui bantuan. Masyarakat juga harus diberikan akses pendidikan yang baik, layanan kesehatan, infrastruktur yang memadai serta kesempatan untuk meningkatkan pendapatan,” jelasnya.
Bang Dhin menegaskan, Komisi IV DPRD Kalsel akan terus mengawal program pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi agar berjalan efektif.
Isu kenaikan ketimpangan tersebut juga akan menjadi bahan dalam rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Kami ingin program pemerintah benar-benar terasa manfaatnya di lapangan. Bukan hanya bagus dari sisi angka, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata,” pungkasnya.
