Wakil Ketua DPRD Kalsel Apresiasi Forum Konsultasi Publik Penyusunan RPJMD dan RKPD 2025-2029

RETORIKABANUA.ID, Banjarbaru – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Alpiya Rakhman, memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Forum ini berlangsung selama dua hari di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalsel, pada Rabu (12/3), di kawasan Perkantoran Gubernur Kalsel, Banjarbaru.

Dalam sambutan tertulisnya, Alpiya menyatakan bahwa DPRD Kalsel, sebagai perwakilan masyarakat, sangat mendukung visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel, yakni Kalsel Bekerja (berkelanjutan, berbudaya, religius, dan sejahtera) 2025–2029. Visi ini didukung oleh lima misi utama: pembangunan manusia yang unggul, pembangunan infrastruktur yang handal, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penguatan ketahanan terhadap iklim, dan tata kelola pelayanan publik yang baik.

“Kami percaya bahwa visi dan misi tersebut mencakup hal-hal utama yang dibutuhkan oleh masyarakat Kalsel untuk menuju Kalsel yang lebih maju, religius, dan berdaya saing tinggi,” ujar Alpiya.

Sebagai kontribusi DPRD Kalsel untuk mencapai visi dan misi tersebut, Alpiya menegaskan pentingnya tindak lanjut terhadap pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan RPJMD. Hal ini, menurutnya, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mewajibkan setiap RPJMD untuk memasukkan pokir DPRD.

“Tentu, harapan dari pembahasan RPJMD kali ini adalah agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bisa mengakomodir usulan-usulan dari pokir DPRD yang diserap melalui reses-reses anggota DPRD secara keseluruhan,” pintanya.

Usulan masyarakat yang terserap melalui reses, menurut Alpiya, masih didominasi oleh kebutuhan peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, dan saluran irigasi, serta sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan kelautan, seperti ketersediaan pupuk bersubsidi. Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, serta pengembangan SDM dan keagamaan juga menjadi perhatian penting.

“Itulah yang kami sampaikan ke Pemerintah Daerah untuk segera ditindaklanjuti. Dalam hal pembangunan, perencanaan tidak hanya berasal dari eksekutif, tetapi legislatif juga memiliki peran yang sangat penting agar pembangunan ini terarah,” pungkas Alpiya. (ms)