BANJARBARUHUKUMKALSELMAKASSARNASIONALPEMERINTAHAN

Provinsi Kalsel Dinobatkan Terbaik Klaster Logistik Penanggulangan Bencana

595

Kendari – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan dinobatkan sebagai provinsi terbaik tingkat nasional di bidang klaster logistik penanggulangan bencana (PB).

Raihan prestasi nasional ini setelah BPBD Kalsel secara cepat melaksanakan arahan Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor atau akrab disapa Paman Birin agar segera membentuk klaster logistik di bidang penanggulangan bencana.

Sebagai wujud apresiasi langkah tersebut, pemerintah melalui Badan Nasional Penangulangan Bencana (BNPB) memberikan anugerah penghargaan terbaik di tingkat nasional.

“Alhamdulillah, berkat inisiasi Gubernur Kalsel Paman Birin, bertepatan peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana di Sulawesi Tenggara (Sultra), BPBD Kalsel dino­batkan sebagai provinsi terbaik nasional sebagai penginisiasi pembentukan klaster logistik PB,” terang Raden Suria Fadlian­syah, Kepala BPBD Kalsel, Minggu (15/10).

Suria menjelaskan, kebe­radaan klaster logistik penang­gulangan bencana di tingkat daerah sangat penting. Selain memudahkan koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder dan masyarakat di bidang ketersediaan logistik juga memudahkan upaya percepatan penanggulangan bencana.

Klaster logistik penanggulangan bencana di Provinsi Kalsel juga dilengkapi dengan kekuatan payung hukum berupa surat keputusan (SK) Gubernur tentang Pembentukan Klaster Logistik Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan siaran pers BNPB melalui Direktorat Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan, tugas dan fungsi masing-masing stake­holder yang masuk dalam keanggotaan Klaster Logistik Daerah melaksanakan peran dan tanggung jawabnya.

Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Dr Lilik Kurniawan mengatakan penanganan bencana perlu sejalan dengan logistik dan peralatan yang memadai.

Memperbaiki tata kelola logistik dan peralatan merupakan hal sangat penting, berdasarkan data WFP 73 persen urusan penanganan darurat selesai apabila logistik dan peralatannya terpenuhi.

“Tapi tidak cukup logistik saja, perlu adanya sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengelolanya sehingga kita perlu memperkuat tata kelola ini menjadi lebih baik,” jelas Lilik. (adpim/jml/mckalsel/zy)

Leave a comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Evaluasi APBD Kalsel 2025: Belanja Terserap 82,76 Persen, SILPA Tembus Rp2,97 Triliun

BANJARBARU – Realisasi belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun Anggaran 2025 tercatat...

Gubernur Pemprov Kalsel Cek Karhutla Pengayuan, Suhu Bara Gambut Turun 90 Deraja

RETORIKABANUA.ID, Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin meninjau langsung penanganan kebakaran...

Pemprov Kalsel Perkuat Aset Daerah, Enam Wilayah Terima Program Rp. 687 Miliar

RETORIKABANUA.ID, Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menerima kunjungan spesifik Komisi...

Bang Dhin Ajak Kader PDI Perjuangan Gotong Royong Bantu Warga Terdampak Kemarau

KOTABARU, RETORIKABANUA.ID – Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan, H. M. Syaripuddin...