RETORIKABANUA.ID, Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru diminta memperkuat langkah antisipasi terhadap berbagai persoalan sejak dini, mulai dari pengendalian tata ruang hingga kesiapan menghadapi potensi bencana.
Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Perangkat Daerah di Aula Gawi Sabarataan Pemko Banjarbaru, Senin (7/9).
Sirajoni mengatakan, tata ruang menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, jika tata ruang disepakati dan dijalankan dengan baik, pembangunan yang tidak sesuai peruntukan dapat dicegah sejak awal.
Hal tersebut, lanjutnya, juga berkaitan dengan persoalan peternakan babi yang selama ini menjadi pembahasan Pemko Banjarbaru. Penanganannya perlu dilihat dari aspek tata ruang agar persoalan yang sama tidak berkembang menjadi masalah baru.
Ia meminta Dinas PUPR mengoptimalkan pengecekan dan evaluasi pembangunan di lapangan, khususnya untuk memastikan kesesuaiannya dengan tata ruang.
Dengan keterbatasan personel, Sirajoni juga meminta camat dan lurah ikut mengawasi perkembangan di wilayah masing-masing. Mereka diminta segera melaporkan jika menemukan pembangunan yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
“Kalau sudah terbangun dan sudah beroperasi, akan lebih sulit untuk kita tutup,” ujarnya.
Sirajoni juga meminta Satpol PP mengoptimalkan personel untuk melakukan pengecekan, evaluasi dan penindakan di lapangan.
Menurutnya, perkembangan Banjarbaru sebagai ibu kota provinsi harus diikuti dengan kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi berbagai persoalan sejak awal.
Selain tata ruang, kesiapsiagaan menghadapi bencana juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut.
Untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Sirajoni meminta wilayah yang berpotensi terdampak segera dipetakan. Data tersebut nantinya menjadi dasar dalam menyiapkan kebutuhan penanganan, termasuk akses dan sumber air untuk pemadaman.
“Intinya untuk kebakaran ini adalah air,” katanya.
Ia juga mengingatkan potensi banjir seiring perubahan musim. Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya menunggu bencana terjadi, tetapi perlu menyiapkan langkah antisipasi sejak sekarang.
“Walaupun ini bencana yang disebabkan karena alam, kita jangan hanya diam berpasrah diri, tapi kita harus berusaha,” ujarnya.
Rapat tersebut diikuti jajaran pimpinan perangkat daerah, camat, lurah, serta pejabat terkait di lingkungan Pemko Banjarbaru.
Penguatan koordinasi penanganan karhutla antara BPBD, Damkar dan Satpol PP juga menjadi salah satu tindak lanjut rapat koordinasi tersebut. (mc)
