RETORIKABANUA.ID, Rantau – Pemerintah Kabupaten Tapin mengambil langkah serius dalam menangani persoalan legalitas tanah di kawasan eks Kampung Kusta Bitahan, yang selama ini ditempati warga secara turun-temurun tanpa kepastian hukum.
Isu ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Lintas Instansi yang digelar di Grand Qin Hotel Banjarbaru, Selasa (9/9). Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Tapin, H. Yamani dan diikuti oleh jajaran Pemkab, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta perwakilan masyarakat Bitahan.
Dalam sambutannya, Bupati Yamani menegaskan bahwa penataan dan legalisasi tanah tersebut harus segera ditindaklanjuti dengan langkah nyata.
“Masalah ini tidak bisa terus dibiarkan berlarut-larut. Masyarakat butuh kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati. Rakor ini adalah momentum penting untuk menyatukan persepsi lintas sektor,” ujar Bupati.
Ia menyampaikan bahwa kawasan eks Kampung Kusta Bitahan memiliki sejarah panjang dan dinamika sosial yang unik, sehingga pendekatan dalam menyelesaikan persoalan lahan ini harus komprehensif tidak hanya administratif atau teknis.
“Permasalahannya bukan hanya soal batas tanah atau dokumen kepemilikan. Ada sisi sosial dan psikologis yang juga harus diperhatikan, termasuk komunikasi antara masyarakat dan pemerintah,” jelasnya.
Bupati juga mengingatkan bahwa penyelesaian kasus ini memerlukan kerja sama lintas sektor serta komitmen dari semua pihak.
“Saya percaya, kalau kita punya niat baik dan langkah yang terarah, masalah ini bisa diselesaikan secara bertahap dan berkelanjutan,” tambahnya.
Forum rakor ini diharapkan menjadi titik awal menuju solusi konkret, setelah bertahun-tahun warga hidup dalam ketidakpastian status tanah. Pemerintah bertekad agar tidak ada lagi warga yang merasa terpinggirkan hanya karena belum memiliki legalitas atas tanah yang mereka huni sejak lama.
“Jangan biarkan warga terus hidup dalam ketidakjelasan. Saya ingin hasil dari pertemuan ini bukan hanya diskusi, tapi benar-benar melahirkan solusi,” pungkas Bupati Yamani. (ki)
Leave a comment