RETORIKABANUA.ID, Kotabaru – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kotabaru, Gewsima Mega Putra, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru memprioritaskan anggaran mitigasi bencana, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Menurut Gewsima, kejadian karhutla sepanjang 2026 harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk memperkuat langkah pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana pada tahun mendatang.
Ia mengingatkan, pemerintah daerah tidak boleh hanya fokus pada penanganan ketika kebakaran sudah terjadi. Upaya pencegahan harus dipersiapkan sejak dini, mulai dari perencanaan, kesiapan personel, ketersediaan sarana dan prasarana, hingga dukungan anggaran.
“Apa yang terjadi tahun ini bisa saja kembali terjadi pada tahun depan. Karena itu, pemerintah daerah harus mulai mempersiapkan langkah mitigasi sejak sekarang, baik dari sisi perencanaan, kesiapan personel, sarana prasarana, maupun dukungan anggarannya,” ujar Gewsima.
Ia juga mendorong pemerintah daerah mengutamakan langkah preventif melalui pemetaan wilayah rawan karhutla, peningkatan kesiapsiagaan petugas, serta penguatan koordinasi antarinstansi.
Untuk itu, Gewsima meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama perangkat daerah terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kejadian karhutla selama 2026. Evaluasi tersebut penting untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi petugas di lapangan sekaligus menentukan kebutuhan penanganan ke depan.
Menurutnya, hasil evaluasi harus menjadi dasar dalam menyusun kebutuhan anggaran mitigasi bencana pada APBD 2027.
“Jangan sampai setiap tahun kita menghadapi persoalan yang sama, tetapi tidak melakukan perbaikan dalam perencanaan. Kalau kita sudah mengetahui potensi ancamannya, maka sudah seharusnya pemerintah menyiapkan langkah antisipasi lebih awal,” tegasnya.
Selain perencanaan dan penganggaran, Gewsima menilai kesiapan sarana pendukung juga harus menjadi perhatian. Di antaranya ketersediaan peralatan pemadam kebakaran, sumber air, kendaraan operasional, serta dukungan bagi petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan karhutla.
Ia turut mendorong penguatan koordinasi antara Pemkab Kotabaru dengan TNI, Polri, pemadam kebakaran, masyarakat, relawan kebencanaan, hingga perusahaan yang beroperasi di wilayah setempat.
Menurut Gewsima, keterlibatan dunia usaha menjadi bagian penting dari tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
Di sisi lain, ia memahami kondisi fiskal daerah yang saat ini mengalami tekanan dan penyesuaian. Meski demikian, menurutnya, anggaran mitigasi bencana tetap harus mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan keberlangsungan aktivitas ekonomi.
“Kita memahami kondisi APBD sedang mengalami penyesuaian. Namun, mitigasi bencana tidak boleh diabaikan. Biaya pencegahan harus kita perhitungkan sejak awal, karena dampak kebakaran bisa jauh lebih besar, baik terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan, maupun aktivitas perekonomian,” jelasnya.
Gewsima berharap Pemkab Kotabaru tidak hanya mengandalkan anggaran penanganan darurat ketika bencana terjadi. Pemerintah juga perlu menyiapkan alokasi yang memadai untuk kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan sebelum memasuki musim rawan kebakaran.
Ia menegaskan, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kotabaru akan memberikan perhatian terhadap kebutuhan anggaran mitigasi bencana dalam pembahasan APBD 2027.
“Saya ingin mengingatkan pemerintah daerah bahwa bencana tidak menunggu anggaran kita siap. Karena itu, perencanaan harus dilakukan sejak dini. Apa yang kita alami tahun ini harus menjadi pelajaran agar tahun depan kita jauh lebih siap,” katanya.
Menutup pernyataannya, Gewsima berharap mitigasi karhutla dapat menjadi salah satu program prioritas Pemkab Kotabaru pada 2027.
“Jangan menunggu api membesar baru kita bergerak. Pemerintah harus hadir lebih awal melalui perencanaan yang matang, penganggaran yang tepat, dan kesiapsiagaan yang nyata untuk melindungi masyarakat Kabupaten Kotabaru,” pungkasnya. (hm)
