BANJARBARUHUKUMKALSELPEMBANGUNANPEMERINTAHAN

Paripurna Berlangsung, DPRD Banjarbaru Sampaikan Rekomendasi dan Evaluasi LKPJ Walikota Banjarbaru Tahun 2023

318

BANJARBARU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Banjarbaru tahun 2023, di Aula Graha Paripurna, Sabtu,(6/4).

Terdapat 11 Rekomendasi terhadap LKPJ Walikota Banjarbaru tahun 2023, dibacakan langsung oleh juru bicara DPRD Kota Banjarbaru Windi Novianto.

Ketua DPRD Kota Banjarbaru M. Fadliansyah Akbar mengatakan, berdasarkan hasil pengkajian selama satu bulan, ada 11 rekomendasi yang bisa ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kota Banjarbaru.

“Dari 11 rekomendasi yang telah disampaikan tadi saya harap ada tindaklanjut dari Pemerintah Kota Banjarbaru,”ujarnya.

Fadli juga mengatakan, dari hasil evaluasi dan rekomendasi tadi ada beberapa kegiatan atau program pemerintah yang perlu harus diperbaiki.

Selain itu Fadli juga menambahkan, pelaksanaan rekomendasi terhadap LKPJ tersebut merupakan langkah dalam menjaga hubungan yang baik dengan legislatif.

Sementara itu, Walikota Banjarbaru M. Aditya Mufti Ariffin mengatakan, LKPJ 2023 saat ini telah dilakukan penilaian dengan beberapa saran dan masukan yang sangat berharga atas kinerja pemerintah daerah.

“Kami menyambut baik serta mengucapkan terima kasih atas penyampaian sebanyak 11 rekomendasi dari DPRD Kota Banjarbaru hari ini, dan segera akan ditindaklanjuti. Dalam hal perbaikan kinerja pemerintah Kota Banjarbaru pada masa yang akan datang,”ungkapnya.

Aditya menambahkan, rekomendasi ini merupakan perhatian yang sangat tinggi dari legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah serta merupakan dukungan dan partisipasi yang positif.

“Agar Kota Banjarbaru tentu ke arah yang lebih baik lagi kedepannya,”pungkasnya.

Leave a comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Rencana Pusat Ambil Alih Gaji PPPK Buka Potensi Ruang Fiskal Rp174,5 Miliar bagi APBD Kalsel

BANJARMASIN – Rencana Pemerintah Pusat mengambil alih pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan...

SK Satgas BBM dan LPG Terbit, Bang Dhin: Jangan Hanya Kuat di Atas Kertas

BANJARMASIN – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Provinsi...

Banggar DPRD Kalsel Bahas APBD 2027 Bersama Kemendagri

RETORIKABANUA.ID, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan koordinasi...

DPRD Tanah Bumbu Setujui Raperda Perubahan APBD 2026, Selanjutnya Dievaluasi Gubernur

TANAH BUMBU – DPRD Kabupaten Tanah Bumbu resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah...