retorikabanua.id,BANJARMASIN – Program Studi Magister Administrasi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) menggelar Lokakarya Peninjauan Kurikulum, Jumat (27/11) malam. Acara ini dilakukan dengan cara luring dan daring, melalui zoom meeting sejak pukul 09.00 Wita.
Lokakarya ini dibuka Direktur Pascasarjana ULM Prof Drs H Ahmad Suriansyah M.Pd, Ph.D. Sebelumnya, ketua pelaksana Dr M Riduansyah Syafari S.Sos, M.P.A menyampaikan laporan kegiatan.
Koordinator Program Studi Magister Administrasi Pembangunan ULM Dr Andi Tenri Sompa S.IP, M.Si, pada kesempatan itu menyampaikan kurikulum dan pengalaman asesmen lapangan akreditasi di lembaga magister tersebut. Hingga bisa meraih akreditasi A.
Beberapa narasumber juga hadir mengurai materi terkait kurikulum. Dr Mujibur Rahman Khairul Muluk, M.Si dari Universitas Brawijaya yang juga Wakil Ketua DPP IAPA Bidang Pengembangan Akademik dan Asesor BAN PT sejak 2011, menyampaikan tajuk Desain dan Implementasi Kurikulum MBKM.
Khairul Muluk mengemukakan, berdasarkan Permendikbud No 3/2020, standar nasional pendidikan tinggi terbagi menjadi standar kompetensi lulusan (KKNI), standar isi pembelajaran (bahan kajian), standar proses pembelajaran, (RPS, metode, bentuk pembelajaran, masa dan beban belajar). Selain itu, standar penilaian pendidikan pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan dan standar pembiayaan pembelajaran.
Dalam kegiatan lokakarya ini dipaparkan mengenai pentingnya link and match dalam kurikulum pembelajaran yang ada di semua program studi. “Terutama MAPn dan harus menyesuaikan dengan lembaga pendidikan dan pemerintahan,” cetusnya.
Seperti bagaimana hubungan kerja sama yang biasa dikenal dengan sebutan link dan seperti apa proses pekerjaan dari lulusan MAPn yang biasa dikenal dengan sebutan match.
Dr Taufik Arbain, S.Sos, M.Si yang terlibat dalam lokakarya berpendapat, basis kurikulum yang dibangun di program studi MAPn harus inline dengan strategi pembangunan dan cara ilmu pengetahuan menyelesaikan problem pembangunan melalui studi pembangunan.
Narasumber lainnya, Dr Arfan Fahmi, S.S, M.Pd, Ketua Departemen Studi Pembangunan ITS menyampaikan mengenai Konsorsium Studi Pembangunan Indonesia (KSPI).
Ia menceritakan sejarah KSPI sampai dengan hasil diskusi yang didapat
di sana. Program Studi Pembangunan harus memiliki identitas sebagai ilmu yang multi dan interdisiplin. “Karena ilmu khas ini menjadi cabang tersendiri di dalam pohon ilmu Badan Akreditasi Nasional,” ucapnya.
Menurut Arfan, bagi setiap lulusan Program Studi Pembangunan harus
memiliki pemahaman yang komprehensif dan integratif, baik di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan sejarah.
Ia juga mengisahkan hasil diskusi yang didapat. Mulai dari munculnya wadah pengembangan keilmuan, eksistensi akademik, perlunya standarisasi kompetensi di setiap jenjang, serta gelar lulusan yang bervariasi. (sy)
