TANAH BUMBU – Ketua Komisi dua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu I Wayan Sudarma menggelar rapat dengar pendapat, terkait permasalahan kelangkaan BBM bagi petani dan nelayan, Selasa (29/11).
Ia menyampaikan, permasalahan bagi petani dan nelayan dalam mendapatkan BBM masih belum tuntas.
Secara menyeluruh, dari pihak yang hadir memberikan penjelasan pendapat dan saran terkait permasalahan petani dan nelayan dalam hal kelangkaan BBM dan disepakati enam kesimpulan.
Diantaranya, penambahan di SPBU Kusan Hilir sebanyak 16 ribu kiloliter untuk nelayan sudah berjalan.
“Rencana penambahan di SPBN Sungai Loban sebanyak 40 ribu kiloliter yang direncanakan terlaksana di bulan Desember dan ada program perencanaan penambahan di SPDN baru,” ungkapnya.
Penyaluran BBM bersubsidi agar diatur dengan berkeadilan untuk menghindari sistem monopoli. Dan kepada semua pihak, termasuk pemerintah daerah di wilayah masing-masing serta aparat penegak hukum untuk turut, serta dalam pengawasan penyaluran BBM bersubsidi.
Terkait kelompok petani dan nelayan, agar pemerintah daerah membuatkan sebuah aturan agar lebih mudah penyaluran untuk SPBN atau SPBU.
“Ke depan, kelompok nelayan dan tani agar segera didata sesuai syarat yang ditentukan oleh Pertamina,” ucapnya. (*/thr)
Leave a comment