RETORIKABANUA.ID, Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Camat dan Lurah se-Kota Banjarbaru di Aula Kecamatan Landasan Ulin, Kamis (25/6). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarbaru, Sirajoni, sebagai forum evaluasi sekaligus penguatan koordinasi dalam meningkatkan pelayanan publik.
Berbeda dari rakor sebelumnya, pertemuan kali ini secara khusus membahas penyelesaian batas wilayah antar-kelurahan. Langkah tersebut dilakukan untuk mewujudkan kepastian hukum sekaligus memastikan kejelasan batas administrasi di setiap wilayah.
Dalam prosesnya, Pemerintah Kota Banjarbaru menggandeng Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) serta Badan Pertanahan Nasional (BPN). Keterlibatan kedua pihak diharapkan mampu menghasilkan pemetaan wilayah yang akurat dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Sirajoni menegaskan bahwa kejelasan batas wilayah sangat penting untuk mencegah potensi konflik sosial maupun persoalan administrasi di masa mendatang. Karena itu, ia meminta camat, lurah, tim ahli ULM, tim ahli Wali Kota dan BPN terus memperkuat koordinasi agar proses penetapan batas wilayah dapat diselesaikan secara tepat dan akurat.
Selain membahas batas wilayah, rakor juga menyoroti upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penerapan konsep Kecamatan Inklusif. Dengan menghadirkan Dinas Sosial, Pemerintah Kota Banjarbaru mendorong setiap kantor kecamatan dan kelurahan agar memberikan pelayanan yang ramah bagi penyandang disabilitas, kelompok rentan dan lanjut usia, baik melalui penyediaan fasilitas yang memadai maupun pelayanan yang responsif.
Di akhir arahannya, Sirajoni menyampaikan apresiasi kepada seluruh camat dan lurah yang selama ini menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga menekankan tiga hal yang perlu terus diperkuat, yakni peningkatan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi, peningkatan kepekaan terhadap persoalan sosial dan lingkungan, serta penguatan sinergi lintas sektor untuk mendukung pembangunan dan pelayanan yang lebih optimal. (mc)
