(Ambin Demokrasi)
Oleh: Noorhalis Majid
Penertiban atas aksi “preman” di beberapa SPBU yang heboh di berbagai pemberitaan, pasti hanya secuil dari kompleksitas masalah pendistribusian BBM bersubsidi. Sejak di hulu, sebelum BBM tersebut dibawa, saat penetapan quota dan realisasi atas quota yang ditetapkan, masalah sudah muncul.
Misal, kenapa quota untuk Kalsel dalam 10 tahun ini tidak bertambah? Padahal jumlah penduduk bertambah, kendaraannya juga bertambah. Alasan klasik tentang penyerapan yang tidak pernah tercapai dan hanya berkisar 85% dari quota, hal tersebut dapat direkayasa melalui permainan skema pendistribusian yang tidak lancar. Mestinya, dalam 10 tahun, quota BBM Kalsel bertambah secara berkala, mengikuti pertumbuhan penduduk dan jumlah kendaraan.
Namun, kalau pun bertambah, benarkah antrian BBM tidak mengular. Jawabnya belum tentu. Karena dibanyak SPBU, setelah BBM datang, hanya dalam hitungan jam, tidak sampai setengah hari, BBM sudah habis terserap pembeli. Bahkan mobil-mobil tidak layak jalan, yang sudah rongsok dengan tangki besar hasil modifikasi, turut mengular antri. Jual beli BON, dengan alasan mempermudah antrian dan bentuk penjatahan BBM, menyuburkan pungli dan menambah tinggi harga BBM.
Bukan hanya habis terserap antrian, muncul kecurigaan lain, benarkah jumlah BBM yang diantar sesuai quota yang dijanjikan pada SPBU tersebut? Benarkah mobil tangki membawa sesuai jatah? atau justru bocor di tengah jalan, masuk ke tangki-tangki industri yang seharusnya membeli dengan harga industri, atau disimpan pada tangki-tangki siluman para pengepul, yang siap mencampurnya dengan BBM non subsidi.
Pun antrian yang mengular tadi, siapa yang bisa menjamin bukan untuk kebutuhan industri? Bukankah barcode palsu, barcode siluman, atau barcode ajaib yang dapat digunakan berulang kali dalam sehari dan jumlahnya melebihi jatah, juga tejadi di lapangan?
Pernahkah dilakukan kajian, apakah kebutuhan BBM industri sudah sesuai dengan jumlah pembelian BBM industri. Kalau jumlah pembeliannya lebih kecil, dapat dicurigai selisihnya ditutupi dari BBM bersubsidi yang diselundupkan untuk industri.
Kalau BBM bersubsidi ternyata diselundupkan untuk industri, maka tidak ada gunanya penambahan quota. Hanya akan menambah keuntungan para maling, yang memperkaya diri dengan mencuri jatah subsidi untuk rakyat miskin.
Lebarnya gap harga antara BBM bersubsidi dan industri, pasti melahirkan kreatifitas untuk menilap dan menjadikannya ladang bisnis. Jangan heran ada banyak modus pencurian dan kecurangan, termasuk dilakukan oleh oknum petugas, oknum aparat dan segala rupa yang kemudian disebut secara gampang sebagai “preman”.
Tambahan penyerapan BBM bersubsidi, juga disebabkan adanya perpindahan kelompok pengguna, dari yang sebelumnya menggunakan non subsidi, berpindah menjadi bersubsidi, karena harga non subsidi yang selangit, tidak terjangkau lagi oleh kantong kelas menengah.
Tentu ada yang layak ditelisik lebih jauh, berapa sebenarnya penghasilan pajak penjualan BBM untuk wilayah Kalsel? Benarkah sudah sesuai dengan penerimaan pajak yang diterima daerah? layak diaudit dan dipemeriksa secara komprehensif, agar diketahui kebocoran pendapatan pajak daerah dari pendistribusian BBM.
Segala kompleksitas masalah di seputar SPBU, mustahil tidak diketaui oleh aparat dan para pemilik SPBU. Jangan-jangan justru masalah tersebut bagian dari konstalasi “kenyamanan bersama” yang dipelihara.
Pemilik SPBU tentu bukan rakyat biasa. Pemiliknya para pemodal, pejabat dan petinggi yang memiliki kemudahan mendapatkan akses perizinan. Tiap SPBU tersebut mungkin juga dibackup dan terkait kepentingan oknum aparat. Dengan demkian, kalau benar-benar ingin ditertibkan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir, dengan prinsip kejujuran dan transparansi, bukan saja laksana menarik benang kusut, jangan-jangan seperti “menepuk air di dulang, tepercik muka sendiri”. (nm)
