RETORIKABANUA.ID, Banjarbaru – Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, menegaskan komitmennya memperkuat akses keadilan hingga tingkat desa dan kelurahan melalui dukungan penuh terhadap keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum).
Menurut Supian HK, peresmian Posbankum di seluruh desa dan kelurahan se-Kalsel merupakan langkah nyata memastikan masyarakat memperoleh pendampingan hukum yang adil, mudah dijangkau dan berkeadilan sosial, sekaligus memperkuat sinergi antara lembaga penegak hukum dan pemerintah daerah dalam membangun sistem hukum yang humanis dan responsif.
Pernyataan tersebut disampaikan Supian HK saat menghadiri Peresmian Posbankum Seluruh Desa dan Kelurahan se-Kalsel serta Peresmian Gedung Baru Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalsel di Gedung DR. KH. Idham Chalid, Komplek Perkantoran Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Jumat (30/1).
Kegiatan ini dihadiri Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, serta Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, yang menekankan pentingnya penguatan kelembagaan desa, termasuk layanan hukum bagi masyarakat.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalsel menerima penghargaan dari Menkum RI atas dukungannya dalam pembentukan Posbankum desa dan kelurahan, yang secara simbolis diterima oleh Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman.
Supian HK menilai, Posbankum hingga tingkat desa dan kelurahan merupakan terobosan strategis untuk mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini terkendala biaya, pengetahuan dan akses hukum.
“Dengan Posbankum di seluruh desa dan kelurahan, masyarakat tidak lagi merasa sendiri ketika menghadapi persoalan hukum. Ini wujud negara hadir memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya edukasi hukum bersamaan dengan keberadaan Posbankum. DPRD Kalsel siap mendorong penguatan regulasi daerah dan dukungan anggaran yang selaras dengan upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
“Kita tidak hanya bicara penyelesaian masalah, tapi juga pencegahan. Masyarakat yang paham hukum lebih terlindungi, tertib dan ini berdampak langsung pada stabilitas sosial serta pembangunan daerah,” tambah Supian HK.
Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kanwil Kementerian Hukum Kalsel dengan sejumlah instansi strategis, termasuk Kejaksaan Tinggi Kalsel, Polda Kalsel, Korem 101/Antasari dan perwakilan perguruan tinggi. Kerja sama ini diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pelayanan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat.
Supian HK menyambut baik kolaborasi tersebut, menyebutnya sebagai fondasi penting membangun ekosistem hukum terintegrasi di Kalsel. Ia menekankan sinergi antar aparat penegak hukum, akademisi dan pemerintah daerah akan mempercepat terwujudnya layanan hukum yang profesional, transparan dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Peresmian gedung baru Kanwil Kementerian Hukum Kalsel juga menjadi simbol peningkatan kualitas kelembagaan dan pelayanan. Supian HK berharap fasilitas baru ini mendorong peningkatan kinerja dan inovasi layanan hukum di daerah.
“Gedung baru ini bukan sekadar bangunan fisik, tetapi simbol komitmen untuk menghadirkan pelayanan hukum yang lebih baik, modern, dan akuntabel bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” tutupnya. (ms)
