BANJARMASIN – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H.M. Syaripuddin atau yang akrab disapa Bang Dhin, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terkait rendahnya realisasi Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2026. Hingga 19 Juli 2026, penyerapan anggaran baru mencapai Rp4,89 triliun atau 49,30 persen dari total pagu Rp9,93 triliun, angka yang dinilai jauh dari ideal untuk mendukung percepatan pembangunan.
Menurut Bang Dhin, kondisi tersebut menunjukkan masih lemahnya eksekusi program pemerintah daerah. Padahal, memasuki pertengahan Juli, realisasi belanja seharusnya sudah berada di kisaran 55 persen mengikuti proporsi waktu pelaksanaan anggaran.
“Kita sudah memasuki semester kedua, tetapi realisasi belanja masih tertinggal. Ini menjadi alarm serius karena pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang tersedia, tetapi dari seberapa cepat anggaran itu benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Bang Dhin.
Ia menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan berpotensi menghambat pembangunan daerah apabila tidak segera ditangani secara serius oleh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Belanja Modal Sangat Rendah, Infrastruktur Terancam Terlambat
Bang Dhin memberikan perhatian khusus terhadap realisasi Belanja Modal yang baru mencapai 39,27 persen dari pagu sebesar Rp2,80 triliun. Bahkan, sejumlah komponen strategis menunjukkan penyerapan yang sangat rendah.
Belanja Modal Tanah, misalnya, baru terealisasi 0,03 persen dari anggaran Rp105,2 miliar, sedangkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan baru mencapai 5,30 persen dari pagu Rp885,2 miliar.
Menurutnya, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa banyak proyek strategis pemerintah belum berjalan secara optimal.
“Ini tentu sangat memprihatinkan. Anggaran sudah tersedia, tetapi realisasinya nyaris tidak bergerak. Kalau pembangunan gedung pemerintah dan pengadaan tanah saja belum berjalan, bagaimana proyek-proyek lain bisa selesai tepat waktu? Yang dirugikan tentu masyarakat,” ujarnya.
Bang Dhin juga meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebagai SKPD dengan pagu anggaran terbesar untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai penyebab lambatnya pelaksanaan proyek fisik.
“Publik berhak mengetahui apa kendalanya. Jangan sampai setiap tahun persoalannya berulang, sementara masyarakat terus menunggu pembangunan yang dijanjikan,” katanya.
SKPD Berkinerja Rendah Harus Dievaluasi Serius
Selain menyoroti Belanja Modal, Banggar DPRD Kalsel juga mencatat masih banyak SKPD yang realisasi belanjanya berada di bawah 45 persen.
Di antaranya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar 33,39 persen, Dinas Pariwisata 33,63 persen, Badan Riset dan Inovasi Daerah 35,92 persen, Inspektorat Daerah 36,28 persen, Bappeda 36,29 persen, hingga Dinas PUPR yang baru mencapai 42,99 persen.
Bang Dhin menilai capaian tersebut harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi Pemerintah Provinsi.
“SKPD dengan penyerapan rendah harus dievaluasi secara serius. Jangan hanya menyampaikan laporan bahwa proses masih berjalan, tetapi tidak ada hasil yang nyata di lapangan. Yang dibutuhkan masyarakat adalah program yang terlaksana, bukan sekadar administrasi yang selesai,” tegasnya.
Meski demikian, ia memberikan apresiasi kepada sejumlah SKPD yang mampu menunjukkan kinerja baik, seperti Badan Kesbangpol dan BPKAD yang realisasi belanjanya telah melampaui 70 persen.
Pendapatan Baik, Belanja Tertinggal
Bang Dhin menilai kondisi saat ini menjadi ironi. Di satu sisi, realisasi Pendapatan Daerah sudah mencapai Rp4,03 triliun atau 54,90 persen dari target sebesar Rp7,35 triliun, bahkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah terealisasi 59,50 persen.
Namun di sisi lain, belanja pemerintah justru tertinggal sehingga menimbulkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sementara sebesar Rp2,10 triliun.
Menurutnya, SiLPA yang terus membesar merupakan indikator bahwa dana publik belum dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan.
“Dana rakyat sudah masuk ke kas daerah, tetapi belum kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan maupun pelayanan publik. Kalau kondisi ini terus terjadi, APBD kehilangan fungsinya sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan bahwa penumpukan belanja di akhir tahun juga berisiko menurunkan kualitas pekerjaan karena proyek dipaksakan selesai dalam waktu yang sempit.
Banggar Akan Perketat Pengawasan
Sebagai bentuk pengawasan, Banggar DPRD Kalimantan Selatan berencana memanggil BPKAD, Dinas PUPR, dan SKPD terkait untuk meminta penjelasan mengenai berbagai kendala yang menyebabkan rendahnya realisasi belanja.
Selain itu, Banggar juga akan meminta kejelasan mengenai Pendapatan Transfer Antar Daerah serta Belanja Bantuan Keuangan yang hingga kini masih tercatat nol persen.
Bang Dhin menegaskan DPRD tidak ingin keterlambatan penyerapan anggaran menjadi persoalan yang terus berulang setiap tahun.
“Kami akan terus mengawal pelaksanaan APBD. Kritik ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab agar pemerintah segera melakukan pembenahan. APBD harus menjadi motor pembangunan, bukan sekadar dokumen anggaran yang bagus di atas kertas,” tegasnya.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan segera mengambil langkah konkret pada semester kedua, sehingga target pembangunan dapat tercapai dan manfaat APBD benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Yang dibutuhkan masyarakat bukan angka serapan yang tinggi di akhir tahun, tetapi pembangunan yang berjalan tepat waktu, berkualitas, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan,” pungkas Bang Dhin.
