RETORIKABANUA.ID, Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan kesiapannya menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun 2025. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Penanganan Karhutla yang digelar secara virtual pada Rabu (2/7), dipimpin langsung oleh Kepala BNPB, Mayjen TNI Suharyanto.
Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, diwakili oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, bersama Plt. Kepala BPBD Kalsel, Faried Fakhmansyah, mengikuti rakor dari Command Center Setda Provinsi Kalsel di Banjarbaru. Rapat ini juga diikuti oleh perwakilan Kementerian/Lembaga terkait, TNI, Polri, serta kepala daerah dari 7 provinsi prioritas penanganan Karhutla, termasuk Kalimantan Selatan.
Dalam paparannya, Syarifuddin menjelaskan bahwa Kalimantan Selatan telah mengambil berbagai langkah strategis dalam mitigasi Karhutla, antara lain:
Pelaksanaan Apel Siaga
Revisi Perda No. 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Karhutla
Penandatanganan PKS dengan ATR/BPN untuk pendataan lahan
Penyusunan Rencana Kontingensi (Renkon) Karhutla
Pemetaan tiga zona rawan, terutama di ring 1 Bandara Syamsudin Noor
Selain itu, Pemprov juga menggencarkan sosialisasi lintas sektor, seperti pertanian, perkebunan, kesehatan, pendidikan dan dunia usaha. Pendirian posko, penyiapan sarpras, dan pembagian tugas di lapangan juga telah dijalankan.
“Patroli di ring 1, pengecekan tinggi muka air, hingga pengisian air di kanal-kanal desa sudah dilakukan. Kami juga telah mengusulkan dukungan modifikasi cuaca (OMC) dan operasi udara ke Pemerintah Pusat,” jelas Syarifuddin.
Kepala BNPB Suharyanto, dalam arahannya, meminta Pemprov Kalsel segera menetapkan status kedaruratan Karhutla agar segala bentuk dukungan dari pusat dapat segera direalisasikan.
“Segera tetapkan status. Setelah itu, usulkan bantuan apa saja yang dibutuhkan, termasuk modifikasi cuaca atau sarpras lainnya,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Syarifuddin menyatakan akan segera berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk menindaklanjuti arahan dari BNPB.
Kalimantan Selatan termasuk dalam tujuh provinsi prioritas penanganan Karhutla bersama Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur (IKN) dan Sulawesi Selatan.
Berdasarkan data nasional, sebanyak 143 kejadian Karhutla telah tercatat di Indonesia sepanjang 1 Januari hingga 1 Juli 2025. BMKG memperkirakan musim kemarau di Kalsel akan mencapai puncaknya pada Juli hingga Agustus, sehingga kesiapsiagaan dini sangat diperlukan.
Rapat lanjutan terkait penanganan Karhutla dijadwalkan digelar kembali pada pekan kedua Juli 2025 bersama Menko Polhukam, Jenderal Pol (Purn.) Budi Gunawan. (ms)
Leave a comment