BANJARMASIN KALSEL

Gubernur dan DPRD Kalsel Sepakati KUA PPAS APBD 2023

admin13 Agustus 20221 Mins read379

BANJARMASIN – Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor dan DPRD menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Plapon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) 2023.

Selain itu, juga disepakati Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) PPAS APBD 2022, serta persetujuan perubahan agenda DPRD Kalsel bulan Agustus 2022, dengan penambahan rapat paripurna dewan, Jumat (12/8) malam.

Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor mengatakan, penandatanganan kesepakatan antara Pemprov dan DPRD Kalsel ini menunjukan sinergitas dalam pembangunan daerah. “Ini diperlukan dalam menyikapi dinamika perkembangan perekonomian yang menunjukkan perbaikan dibandingkan 2021,” ungkapnya.

Ditambahkan, ekonomi pada triwulan kedua 2022 mengalami tumbuh sebesar 7,94 persen, dibandingkan periode yang sama pada 2021. Sedangkan perekonomian Kalsel mengalami pertumbuhan 5,81 persen pada triwulan kedua 2022 dibandingkan pada periode yang sama pada 2021.

Menurut Sahbirin, membaiknya perekonomian Kalsel tidak terlepas dari sinergitas antara Pemprov dan DPRD Kalsel, termasuk stakeholder lainnya, swasta dan masyarakat.

“Untuk menjaga kesinambungan daerah, maka Pemprov dan DPRD Kalsel telah mencapai bersama KUA PPAS 2023,” terangnya.

Hal ini sesuai dengan tema pembangunan pada 2023, yakni peningkatan daya saing sumber daya manusia untuk meningkatkan perekonomian yang berkelanjutan untuk kesehatan, pendidikan dan keterampilan.

“Kita juga mengembangkan industri hilir dan pariwisata, serta meminimalisir banjir dan kebakaran hutan dan lahan. Termasuk mengatasi pandemi Covid-19 yang belum berakhir,” ucapnya.

Ketua DPRD Kalsel H Supian HK menyatakan, perubahan agenda DPRD ini diperlukan agar bisa menambah agenda rapat paripurna penandatangan kesepakatan KUA PPAS APBD 2023 dan KUPA PPAS APBD 2022.

“Ini diperlukan untuk menjawab perubahan dan dinamika perekonomian dan pembangunan di Kalsel,” katanya.

Menurutnya, kesuksesan pembangunan tidak terlepas dari sinergitas Pemprov dan DPRD Kalsel, termasuk swasta dan masyarakat, terutama dalam pengawasan anggaran. (zl)