DPRD Kalsel Sampaikan Sejumlah Rekomendasi Penting atas LKPj Gubernur 2024

RETORIKABANUA.ID, Banjarmasin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyampaikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalsel Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna yang digelar Rabu (30/4) di Gedung DPRD Provinsi Kalsel.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian HK dan dihadiri Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah serta para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kalsel.

Supian HK menyampaikan bahwa DPRD telah membentuk empat panitia khusus (pansus) untuk mengkaji secara mendalam isi LKPj. Masing-masing pansus membahas bidang berbeda, yakni hukum dan pemerintahan (Pansus I), ekonomi dan keuangan (Pansus II), pembangunan dan infrastruktur (Pansus III) serta kesejahteraan rakyat (Pansus IV).

Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo, membacakan ringkasan rekomendasi hasil kajian pansus. Menurutnya, rekomendasi ini merupakan bentuk kontribusi DPRD dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Bidang Hukum dan Pemerintahan (Pansus I):
DPRD mendorong agar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dijadikan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar lebih mandiri dan efektif dalam menyelenggarakan pelatihan aparatur. DPRD juga mengusulkan penguatan peran Satpol PP dan Damkar, sosialisasi UU Keterbukaan Informasi Publik serta pembentukan regulasi hibah untuk ormas. Mitigasi bencana juga menjadi perhatian dengan usulan penerbitan Peraturan Gubernur untuk memperkuat koordinasi antarwilayah.

Bidang Ekonomi dan Keuangan (Pansus II):
DPRD mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap sektor pangan. Beberapa usulan strategis antara lain program cetak sawah, reaktivasi Satgas Pangan, serta integrasi sektor perkebunan dan peternakan. DPRD juga mendorong pendampingan bagi UMKM, penguatan kelembagaan petani dan peternak serta dukungan terhadap upaya menjadikan Pegunungan Meratus sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark.

Bidang Pembangunan dan Infrastruktur (Pansus III):
DPRD menyambut baik berbagai program pembangunan strategis dan mendorong sinergi antarinstansi dalam pelaksanaannya. Beberapa rekomendasi meliputi percepatan pembangunan sistem drainase, pengembangan permukiman, dan penyediaan rumah layak huni. Di bidang transportasi, DPRD menekankan pentingnya optimalisasi jembatan timbang serta penertiban kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) melalui operasi terpadu bersama dunia usaha dan instansi terkait.

Bidang Kesejahteraan Rakyat (Pansus IV):
DPRD mengapresiasi serapan anggaran yang mencapai lebih dari 85 persen, dan berharap agar program prioritas di sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial terus ditingkatkan. Selain itu, DPRD menyoroti pentingnya sinkronisasi data lintas sektor serta peningkatan efektivitas program melalui koordinasi dan pendekatan yang lebih partisipatif.

Sebagai penutup, dokumen rekomendasi secara simbolis diserahkan oleh pimpinan DPRD kepada Wakil Gubernur Kalsel. Rekomendasi ini diharapkan menjadi acuan penting dalam merancang arah kebijakan pembangunan daerah ke depan. (ms)