RETORIKABANUA.ID, Jakarta – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menegaskan komitmennya agar APBD 2026 benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat Banua. Melalui forum pembahasan, DPRD memastikan setiap alokasi anggaran disusun secara transparan, tepat sasaran dan mampu mendorong pemerataan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik di seluruh wilayah Kalsel.
Komitmen ini disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kalsel dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, bertempat di Badan Penghubung Provinsi Kalsel di Jakarta, Jumat (19/9).
Dalam forum tersebut, DPRD Kalsel membahas berbagai isu strategis, seperti transfer keuangan daerah, perencanaan tahun jamak, mandatory budget, hingga program prioritas pembangunan. Tujuannya adalah memastikan APBD 2026 tidak hanya taat regulasi, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat Kalsel.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Alpiya Rakhman, yang hadir langsung dalam FGD tersebut menyampaikan bahwa masukan dari Kemendagri sangat penting sebagai acuan dalam menyusun kebijakan anggaran.
“Kalau melihat dari sisi transfer keuangan daerah, mudah-mudahan di 2026 ruang fiskal kita tidak sempit, sehingga semua kebutuhan bisa diakomodir. Tapi kalau terjadi penundaan lagi dari pusat, tentu kami akan menentukan prioritas terlebih dahulu,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPRD akan menggunakan masukan dari Kemendagri sebagai dasar untuk menyusun APBD yang lebih terukur, efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat Banua.
“Saran dari Kemendagri menjadi pertimbangan penting dalam pembahasan APBD agar arah pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” tambahnya.
Melalui forum ini, DPRD Kalsel kembali menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen belanja, tetapi merupakan alat utama pembangunan daerah yang harus menghadirkan kesejahteraan dan perubahan positif bagi masyarakat Kalimantan Selatan. (ms)
Leave a comment