RETORIKABANUA.ID, Banjarmasin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu (9/7) bertempat di Gedung DPRD Kalsel.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian HK didampingi Wakil Ketua, Desy Oktavia Sari, serta dihadiri para anggota dewan, unsur Forkopimda serta pejabat SKPD Pemprov Kalsel.
Fraksi Partai NasDem melalui Umar Sadik, memberikan apresiasi atas penyusunan Raperda yang dinilai sudah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian fiskal. Fraksi ini berharap seluruh program benar-benar mendukung tema pembangunan 2025: Pemantapan Daya Saing Daerah.
Fraksi Golkar, lewat Hariyatie, menyambut positif arah kebijakan perubahan APBD dan menekankan pentingnya optimalisasi potensi daerah, peningkatan pelayanan publik, serta capaian kinerja yang terukur.
Sementara itu, Fraksi Gerindra yang diwakili Habib Yahya Assegaf menyoroti pentingnya transparansi dalam penganggaran, serta mendorong peningkatan alokasi untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur demi manfaat langsung ke masyarakat.
Fraksi PAN, melalui Agus Mulia Husin, menekankan perlunya keberpihakan anggaran terhadap masyarakat. PAN berharap perubahan anggaran difokuskan pada pemulihan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja.
Fraksi PKS, lewat Firman Yusi, mendukung peningkatan belanja modal untuk infrastruktur, namun juga mengingatkan agar pembangunan SDM dan layanan dasar tidak terabaikan.
Fraksi PKB melalui M. Yadi Mahendra Muhyin menekankan agar penggunaan SiLPA untuk menutup defisit tidak menjadi pola kebijakan yang terus berulang, serta meminta penjelasan lebih detail terkait proyek-proyek strategis.
Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan (DPP) melalui Yudistira Bayu Budjang, menyoroti ketidakseimbangan antara penurunan pendapatan dan kenaikan belanja. Fraksi ini mendorong perencanaan anggaran yang lebih realistis dan tepat sasaran.
Secara keseluruhan, seluruh fraksi mendukung pembahasan lebih lanjut Raperda Perubahan APBD 2025, sambil memberikan sejumlah catatan sebagai masukan penyempurnaan kebijakan anggaran.
Menanggapi pandangan fraksi, Gubernur Kalsel, H. Muhidin melalui Pj. Sekda, M. Syarifuddin, menyampaikan apresiasi dan menyatakan pemerintah akan menindaklanjuti seluruh masukan bersama SKPD terkait dalam pembahasan teknis lanjutan.
“Pemerintah tetap berkomitmen menjaga sinergi dengan DPRD untuk memastikan pengelolaan anggaran yang efektif, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat,” ujarnya.
Ketua DPRD Supian HK menutup rapat dengan menyampaikan bahwa pembahasan akan dilanjutkan ke forum Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Rapat ini menjadi bagian penting dalam proses perubahan APBD 2025, yang diharapkan mampu memperkuat daya saing daerah serta mendorong Kalsel menjadi gerbang logistik utama di Pulau Kalimantan. (ms)
Leave a comment