RTORIKABANUA.ID, Jakarta – Dalam upaya memastikan kelancaran operasional transportasi publik di Kalimantan Selatan (Kalsel), Komisi III DPRD Kalsel melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) di Jakarta pada Jumat, (17/1).
Kunjungan ini difokuskan untuk membahas permohonan penambahan kuota BBM bersubsidi yang dibutuhkan oleh Bus Trans Banjarbakula, transportasi publik andalan di kawasan Banjarbaru, Banjarmasin, Martapura, dan sekitarnya.
Dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo, rombongan Komisi III diterima langsung oleh Komite BPH Migas, Saleh Abdurahman, Eman Salman, serta Koordinator Pengaturan BPH Migas, Anwar Ropiq.
Dalam pertemuan ini, Komisi III menanyakan mekanisme pengajuan dan kemungkinan realisasi permohonan penambahan kuota BBM bersubsidi untuk mendukung kelangsungan layanan Bus Trans Banjarbakula.
Anwar Ropiq membuka diskusi dengan memberikan penjelasan mengenai pengelolaan sektor hilir minyak dan gas, termasuk proses alokasi BBM bersubsidi di tiap wilayah.
Anwar juga memberikan kabar baik bahwa kuota BBM bersubsidi untuk Kalimantan Selatan akan meningkat signifikan pada tahun 2025, dari 307.844 kiloliter (KL) di 2024 menjadi 380.291 KL. Peningkatan ini sudah mempertimbangkan kebutuhan solar bersubsidi untuk Bus Trans Banjarbakula, yang telah diusulkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel. Beberapa SPBU juga akan ditunjuk sebagai titik pengisian bahan bakar subsidi bagi bus tersebut.
Kartoyo mengapresiasi penjelasan yang diberikan oleh BPH Migas dan menegaskan pentingnya permohonan ini demi mendukung salah satu program transportasi publik andalan pemerintah daerah.
“Kami optimis dengan tambahan kuota BBM bersubsidi, layanan Bus Trans Banjarbakula akan semakin maksimal dan terus membantu masyarakat, terutama dalam memberikan akses transportasi yang nyaman dan terjangkau,” ujarnya.
Selain membahas soal penambahan kuota, pertemuan ini juga mencakup diskusi tentang tantangan distribusi BBM bersubsidi yang tepat sasaran. Salah satu hal yang ditekankan adalah perlunya sistem pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan solar subsidi digunakan sesuai dengan peruntukannya, termasuk untuk transportasi publik seperti Bus Trans Banjarbakula.
Komisi III berharap, hasil pertemuan ini dapat segera ditindaklanjuti oleh BPH Migas agar penambahan kuota BBM bersubsidi dapat segera direalisasikan. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan layanan transportasi publik dan mengurangi beban masyarakat.
Kunjungan ini menunjukkan komitmen DPRD Kalsel dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, terutama di bidang transportasi. Dengan tambahan kuota BBM bersubsidi, diharapkan Bus Trans Banjarbakula terus berkembang, memberikan dampak positif bagi mobilitas masyarakat, dan mendukung perekonomian daerah. (ms)
Leave a comment