Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (DPRD Kalsel) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Direktorat Jendral (Ditjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri), bertempat di Kantor Badan Penghubung Pemprov Kalsel di Jakarta, Jumat (14/6).
Dalam FGD ini, Banggar DPRD Kalsel berkonsultasi terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LPPA) Tahun Anggaran (TA) 2023 agar efektif dan efisien dan sesuai dengan regulasi terbaru.
Setelah mendengar paparan materi atas konsultasi proses penyusunan Raperda LPPA TA 2023, Anggota Banggar DPRD Kalsel, H. M. Rosehan Noor Bahri, berharap ilmu tersebut dapat diimplementasikan.
“Kami berharap ini bisa menjadi jembatan yang bagus, karena Kalimantan Selatan sudah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang kesebelas kalinya berturut-turut, maka juga sebuah keharusan bagi kita sekalian pertanggungjawaban daripada Laporan Anggaran Pendapatan itu harus sesuai dengan keperluan dan fungsinya,” sampainya.
Disamping itu, pihak Kemendagri, dalam hal ini yaitu Koordinator Subdit Wilayah Kalimantan & Sulawesi, Muliani Sulya Fajarianti, menjelaskan pemerintah provinsi harus selalu memerhatikan regulas-regulasi terbar dan pengelolaan keuangan daerah harus memegang prinsip “money follow programs”,.
“Artinya anggaran disusun sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah serta mempedomani KUA PPAS berdasarkan RKPD. Kemudian terkait penerimaan daerah, harus terukur rasional yang dapat dicapai dan didasari ketentuan PUU. Lalu pada pengeluaran daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya,” ungkap Muliani. (humasdprdkalsel)
Leave a comment