Pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang kompleks dan multidimensi yang telah lama menjadi fokus perhatian para akademisi, praktisi pembangunan, dan aktivis masyarakat.
Salah satunya muncul pendapat dari Mahasiswa Program Doktor Studi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat, M Syaripuddin.
Menurutnya, pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai proses membantu masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kontrol mereka atas kehidupan sendiri. Hal ini dilakukan dengan melibatkan komunitas dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak dan dengan memberi sumber daya dan keterampilan yang dibutuhkan guna mencapai tujuan dan penyelesaian masalah.
Di samping itu, dalam beberapa dekade terakhir, pemahaman tentang pemberdayaan masyarakat telah berkembang pesat. Salah satunya dengan munculnya perspektif baru yang menawarkan pendekatan inovatif, kolaboratif, partisipatif dan adaptif.
“Pertanyaannya, proses pemberdayaan masyarakat yang selama ini sudah dilakukan apakah mampu mencapai tujuan dan upaya tersebut,” ucapnya, Minggu (7/7).
M Syaripuddin atau akrab disapa Bang Dhin mengemukakan, variasi paradigma pemberdayaan masyarakat sangat kompleks dari sisi teoritis. Sementara dari sisi praktis keadaan dan kondisi sosial masyarakat juga sangat beragam, baik secara budaya, lingkungan, cara berpikir dan isu permasalahannya.
Ia berpendapat, paradigma pemberdayaan masyarakat yang selama ini menekankan pada ide-ide kolaboratif dan partisipatif, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, para cendekiawan, LSM, sektor swasta, masyarakat sipil, dan para influencer sosial media. Keterlibatan itu mulai dari perencanaan hingga evaluasi, dengan menekankan program pemberdayaan yang relevan, efektif dan tidak boros anggaran.
Kolaborasi dalam pemberdayaan masyarakat di satu sisi membantu memastikan pemberdayaan memiliki sumber daya dan dukungan yang memadai. Namun selama ini terbukti jika pemberdayaan masyarakat yang hanya menekankan pada ide-ide kolaboratif juga tidak selalu menjadi kunci dalam keberhasilan proses pemberdayaan masyarakat.
Karena itu, Bang Dhin menyebut kondisi paradoks tersebut membutuhkan perspektif baru untuk menawarkan cara berpikir yang segar dan adaptif tentang paradigma pemberdayaan masyarakat, termasuk untuk mencapai perubahan yang positif namun tetap berkelanjutan. Perspektif itu berfokus pada pemahaman dan penyelesaian masalah yang kompleks dan mampu memberikan definisi komprehensif terhadap masalah dengan baik. Sehingga solusi yang diberikan juga tepat sasaran dan tepat guna. Paradigma ini perlu digunakan dalam konteks pemberdayaan masyarakat karena fleksibilitas dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan berbagai situasi.
“Prinsip-prinsip utama dalam pemberdayaan masyarakat seharusnya meliputi kegiatan pemberdayaan yang fokus pada masalah, bukan solusi. Pemberdayaan yang dimaksud perlu memahami masalah dari berbagai perspektif dan mengembangkan solusi yang sesuai dengan konteks lokal,” jelasnya.
Cara yang dilakukan, misalnya memahami situasi masalah dihadapi masyarakat, serta sumber daya yang tersedia, dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, politik, budaya dan lingkungan. Pendekatan holistik ini menekankan berbagai faktor saling terkait dan perlu ditangani secara menyeluruh.
Tahapan selanjutnya, mendefinisikan kepentingan para aktor, stakeholders, dan masyarakat di dalamnya. Hal ini memberikan kita pedoman akan motif dan tujuan para aktor tersebut, termasuk seberapa serius mereka ingin terlibat dalam proses pemberdayaan.
Terakhir, pemberdayaan masyarakat harus dilihat sebagai proses belajar yang berkelanjutan, bukan sebagai intervensi jangka pendek.
Perspektif ini berfokus pada mengidentifikasi dan memperkuat kekuatan dan aset yang dimiliki
masyarakat. Mereka tidak dilihat hanya sebagai objek pasif, tetapi sebagai agen perubahan yang aktif.
Bang Dhin berharap, ke depan program pemberdayaan harus dirancang untuk membangun kapasitas, pola pikir, kemampuan adaptasi dan ketahanan masyarakat dalam jangka panjang. (*)
Leave a comment