BANJARBARU – Wali Kota Banjarbaru HM Aditya Mufti Ariffin didampingi Wakil Wali Kota Wartono dan Sekretaris Daerah H Said Abdullah, menghadiri pembukaan Rembuk Stunting 2021 di aula Gawi Sabarataan, Kamis (2/9).
Tampak hadir Ketua PKK Kota Banjarbaru, kepala SKPD, para camat, ketua Forum Kota Sehat, koordinator Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), ketua LPM dan ketua Forum RT/RW.
Seperti disampaikan Ketua Tim Kovergensi Percepatan Penurunan Stunting (KP2S) Kota Banjarbaru Kanafi, Rembuk Stunting 2021 ini mengangkat tema “Mari BASINGSING” (Banjarbaru Singkirkan Stunting).
Aditya menyampaikan, stunting atau sering disebut kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita). Penyebabnya akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 2 (dua ) tahun.
“Stunting disebabkan faktor multidimensi. Antara lain praktik pengasuhan yang tidak baik, terbatasnya layanan kesehatan, kurangnya akses makanan bergizi, dan kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi,” tuturnya.
Sebab itu, lanjut dia, dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, perlu dilakukan percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas.
“Melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan para pemangku kepentingan,” tuturnya.
Upaya penurunan prevalensi stunting ditargetkan tercapai 14% pada tahun 2024 dari 27,67% pada tahun 2019. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah pusat telah memutuskan lima pilar pencegahan stunting. Yaitu, komitmen dan visi kepemimpinan, kampanye nasional dan perubahan perilaku, konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program pusat, daerah dan kelurahan/desa, gizi ketahanan pangan, serta pemantauan dan evaluasi.
Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) Kementerian Kesehatan yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali, menunjukkan prevalensi stunting Kota Banjarbaru pada tahun 2018 sebesar 39,73%, merupakan prevalensi stunting paling tinggi se- Kalimantan Selatan.
Dengan segala upaya yang telah dilakukan, prevalensi stunting Kota Banjarbaru pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 18,08% dan kembali turun pada tahun 2020 menjadi sebesar 14,19% yang dicatat melalui elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-ppgbm).
“Keberhasilan dalam menurunkan prevalensi stunting ini akan terus kita tingkatkan dalam tahun-tahun mendatang, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru tahun 2021-2026,” kata Aditya.
Penurunan prevalensi stunting, tambah dia, merupakan salah satu indikator kinerja utama Pemerintah Kota Banjarbaru.
Targetnya, mencapai di bawah 10% pada tahun 2024, dari target penurunan secara nasional 14%.
Aditya menilai, rembuk stunting merupakan suatu langkah penting yang harus dilakukan, untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan dilakukan secara bersama-sama. Antara SKPD penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non pemerintah dan masyarakat. (tf)
Leave a comment