RETORIKABANUA.ID, Banjarbaru – Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarbaru dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, sekaligus penyampaian jawaban pemerintah daerah atas pandangan tersebut, di Graha Paripurna Lantai 3 Gedung DPRD Kota Banjarbaru, Selasa (30/6).
Rapat paripurna ini merupakan bagian dari tahapan pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
Dalam penyampaiannya, Erna Lisa Halaby mengapresiasi berbagai pandangan, saran dan masukan yang disampaikan seluruh fraksi DPRD. Menurutnya, masukan tersebut mencerminkan sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Menanggapi pandangan fraksi-fraksi, Pemerintah Kota Banjarbaru menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan daerah melalui penguatan sektor ekonomi, peningkatan pelayanan publik, serta optimalisasi berbagai program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Pemerintah Kota Banjarbaru juga akan terus melakukan evaluasi pembangunan secara berkelanjutan agar setiap program dapat berjalan lebih efektif, efisien dan tepat sasaran.
Di sektor ekonomi, pemerintah daerah terus memperkuat pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui peningkatan kualitas produk, legalitas dan sertifikasi, pemanfaatan teknologi digital, perluasan jaringan pemasaran, serta peningkatan akses permodalan melalui kerja sama dengan sektor perbankan.
Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing UMKM Banjarbaru hingga menembus pasar yang lebih luas, termasuk tingkat nasional.
Wali Kota berharap seluruh proses pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan diharapkan semakin berkualitas, akuntabel, dan mampu mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Banjarbaru. (mc)
