RETORIKABANUA.ID, Jakarta – Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) terus memperkuat langkah pengawasan terhadap tata kelola penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di daerah.
Selasa (7/7), Pansus melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta untuk menggali data, memperkuat kajian, serta menyusun rekomendasi terkait berbagai persoalan distribusi BBM bersubsidi di Kalsel.
Rombongan dipimpin Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalsel, H. M. Syaripuddin, yang akrab disapa Bang Dhin, didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo, serta anggota pansus lainnya. Kedatangan mereka diterima Anggota Komite BPH Migas Fathul Nugroho bersama jajaran Direktorat BBM dan tim kehumasan BPH Migas.
Dalam pertemuan tersebut, Pansus DPRD Kalsel menyampaikan sejumlah persoalan yang selama ini muncul dalam penyaluran BBM bersubsidi. Selain itu, dilakukan pencocokan data terkait kuota BBM tahunan yang diberikan kepada Kalsel dengan kebutuhan masyarakat di daerah.
Bang Dhin mengatakan kunjungan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat rekomendasi pansus agar memiliki dasar data dan regulasi yang jelas.
“Kunjungan ke BPH Migas ini untuk memperkuat rekomendasi yang akan dibuat. Kami menyampaikan berbagai persoalan BBM bersubsidi di Kalsel yang disalurkan melalui SPBU, sekaligus mengkomparasi data kuota tahunan yang diberikan kepada daerah,” ujarnya.
Ia mengapresiasi keterbukaan BPH Migas yang memberikan penjelasan terkait data, menjawab berbagai persoalan yang disampaikan, serta memberikan alternatif solusi terhadap kendala distribusi BBM bersubsidi di lapangan.
Menurutnya, seluruh informasi dan masukan yang diperoleh akan digabungkan dengan hasil pendalaman pansus sehingga rekomendasi yang dihasilkan benar-benar dapat menjawab kebutuhan masyarakat sebagai penerima manfaat BBM bersubsidi.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo menegaskan bahwa pembentukan pansus bukan hanya bertujuan mencari fakta, tetapi juga mengurai akar persoalan yang menyebabkan munculnya berbagai keluhan masyarakat terkait distribusi BBM bersubsidi.
Ia mengatakan pansus ingin memastikan kejelasan tanggung jawab apabila ditemukan persoalan dalam tata kelola maupun distribusi BBM bersubsidi, sehingga solusi yang dihasilkan tidak bersifat sementara.
“Kita ingin mengetahui secara jelas pihak mana yang harus bertanggung jawab jika ditemukan permasalahan. Dengan begitu, solusi yang dihasilkan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalsel telah menyiapkan agenda pemanggilan sejumlah pihak terkait, termasuk instansi teknis dan aparat penegak hukum seperti kepolisian serta kejaksaan.
Langkah tersebut dilakukan untuk mendapatkan masukan lebih luas sekaligus memperkuat rekomendasi yang nantinya disampaikan.
“Jadwal pansus masih ada tersisa. Kita masih akan memanggil beberapa stakeholder, termasuk aparat penegak hukum, sehingga rekomendasi yang dihasilkan benar-benar kuat dan dapat dijalankan bersama,” ujar Bang Dhin.
Selain melakukan pendalaman melalui rapat dan koordinasi, pansus juga akan melakukan pengawasan langsung ke lapangan dengan menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPBU yang menjadi perhatian.
Untuk menjaga objektivitas, waktu dan lokasi sidak tidak akan diumumkan sebelumnya.
“Kita akan melakukan kunjungan ke beberapa SPBU. Jadwalnya tidak kami beritahukan karena akan dilakukan secara sidak,” tegasnya.
Pansus juga berencana berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM serta BPH Migas apabila ditemukan indikasi pelanggaran yang memerlukan tindak lanjut sesuai aturan yang berlaku.
Melalui rangkaian pengawasan tersebut, DPRD Kalsel berharap tata kelola distribusi BBM bersubsidi semakin transparan, tepat sasaran dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah. (hm)
