RETORIKABANUA.ID, Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama warga Sidomulyo dan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel, Selasa (5/5), di Gedung B Lantai 4 Kantor DPRD Kalsel.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kalsel, Supian HK didampingi Wakil Ketua DPRD, Kartoyo, Muhammad Alpiya Rakhman, serta Wakil Ketua Komisi IV, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah. Dua isu utama yang dibahas yakni sengketa lahan warga Sidomulyo, Kelurahan Guntung Payung, Kota Banjarbaru dan wacana penetapan Pegunungan Meratus sebagai Taman Nasional.
Dalam forum tersebut, warga Sidomulyo menyampaikan harapan agar mendapat jaminan rasa aman di tengah sengketa lahan yang melibatkan pihak TNI. Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK menegaskan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang masih berjalan.
“Kita sepakat menunggu keputusan pengadilan hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Apapun hasilnya nanti harus dihormati sebagai keputusan hukum,” ujarnya.
Ia mengatakan, DPRD akan berupaya mencarikan solusi apabila putusan nantinya tidak berpihak kepada warga, termasuk kemungkinan bantuan program perumahan bagi masyarakat terdampak.
“Sebagai wakil rakyat, kami akan berusaha memberikan solusi terbaik, termasuk melalui program bedah rumah,” tambahnya.
Selain persoalan sengketa lahan, RDPU juga diwarnai penyampaian aspirasi mahasiswa terkait pentingnya menjaga kelestarian Pegunungan Meratus. Mahasiswa menilai kawasan tersebut memiliki peran penting sebagai penyangga kehidupan dan keseimbangan ekosistem di Kalimantan Selatan.
Supian HK menegaskan DPRD membuka ruang dialog bagi seluruh pihak agar setiap aspirasi dapat disampaikan secara terbuka.
“Kami merangkul semua pihak, baik TNI, Polri, maupun masyarakat. DPRD bukan pihak yang memutus perkara, tetapi memfasilitasi agar proses berjalan adil dan transparan,” tegasnya.
Terkait usulan Pegunungan Meratus menjadi Taman Nasional, DPRD menilai perlu kajian menyeluruh dengan melibatkan masyarakat setempat agar kebijakan yang diambil tidak hanya berdampak baik bagi lingkungan, tetapi juga bagi ekonomi masyarakat.
Hingga Mei 2026, status Pegunungan Meratus masih sebagai kawasan hutan lindung dan belum resmi ditetapkan sebagai Taman Nasional. Kawasan ini memiliki luas sekitar 640 ribu hektare yang tersebar di sembilan kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.
Salah satu kawasan yang telah dikelola adalah Tahura Sultan Adam seluas sekitar 112 ribu hektare di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru.
Usulan penetapan Pegunungan Meratus sebagai Taman Nasional telah bergulir sejak 2020 dan masih dibahas antara Pemerintah Provinsi Kalsel dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Proses tersebut masih menghadapi berbagai dinamika karena kawasan Meratus juga menjadi ruang hidup masyarakat adat Dayak Meratus, lokasi pertambangan rakyat, serta area perkebunan.
Saat ini, Pemerintah Provinsi Kalsel juga tengah mendorong Pegunungan Meratus ditetapkan terlebih dahulu sebagai Geopark Nasional sebagai upaya menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan peningkatan ekonomi masyarakat.
Melalui RDPU ini, DPRD Kalsel menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat dan memastikan setiap kebijakan yang diambil memberikan keadilan bagi semua pihak. (ms)
