RETORIKABANUA.ID, Balangan – Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Balangan menyatakan menerima dan mendukung Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.
Dukungan tersebut disampaikan dalam pandangan umum fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Balangan, Senin (3/8). Pandangan umum fraksi dibacakan oleh Anggota DPRD Balangan, Nor Sita Maulida.
Dalam pandangan umum, fraksi-fraksi menilai perubahan APBD diperlukan sebagai langkah penyesuaian terhadap perkembangan kondisi daerah, kemampuan keuangan, serta kebutuhan masyarakat. Perubahan anggaran juga dinilai penting agar program pembangunan yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan tetap mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), melalui Nor Sita Maulida, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Balangan yang melakukan penyesuaian APBD sesuai kondisi keuangan daerah dan dinamika pembangunan. Meski demikian, PAN mengingatkan agar kebijakan efisiensi anggaran tidak mengurangi kualitas pelayanan publik maupun menghambat pelaksanaan program prioritas.
“Efisiensi anggaran hendaknya tidak mengurangi kualitas pelayanan publik maupun menghambat program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kabupaten Balangan,” ujarnya.
Sementara itu, Fraksi Partai NasDem menekankan pentingnya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah serta memastikan setiap belanja anggaran memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. NasDem juga mendorong penguatan pengawasan agar pengelolaan keuangan daerah berlangsung secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
Di sisi lain, Fraksi Demokrat Maju menilai pengelolaan anggaran yang baik menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Secara keseluruhan, seluruh fraksi DPRD Balangan sepakat agar Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku. DPRD berharap pembahasan tersebut menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran, berpihak pada kepentingan masyarakat, serta mampu memperkuat pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Balangan. (asr)
