RETORIKABANUA.ID, Banjarbaru — Pemerintah Kota Banjarbaru terus memperkuat pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Salah satunya melalui BAPINTAR (Banjarbaru Pemetaan Informasi dan Analisis Opini Terintegrasi) yang dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Banjarbaru.
BAPINTAR mengintegrasikan berbagai sumber informasi, mulai dari pemberitaan media, media sosial, analisis sentimen, hingga pengaduan masyarakat dalam satu sistem. Melalui sistem ini, pemerintah dapat memantau perkembangan isu publik secara lebih cepat dan terukur.
Inovasi tersebut menjadi bagian dari transformasi digital Pemko Banjarbaru. Digitalisasi tidak lagi hanya diarahkan untuk meningkatkan layanan, tetapi juga membantu pemerintah membaca dinamika masyarakat dan mengambil keputusan secara lebih tepat.
BAPINTAR dikembangkan sebagai bagian dari Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) di lingkungan Diskominfo Kota Banjarbaru. Sistem ini dirancang untuk menjawab kebutuhan pemerintah terhadap informasi yang cepat, valid dan saling terhubung.
Melalui satu dashboard, pimpinan daerah dapat memantau perkembangan isu strategis tanpa harus mengumpulkan informasi dari berbagai platform secara terpisah.
Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, mengapresiasi pengembangan BAPINTAR. Menurutnya, informasi yang tersaji secara cepat dan terintegrasi dapat membantu pemerintah menyusun kebijakan berdasarkan kondisi yang lebih komprehensif.
“Informasi yang tersaji secara cepat dan terintegrasi sangat membantu dalam penyusunan kebijakan serta pengambilan keputusan yang lebih tepat dan responsif,” ujarnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru, Muhammad Agus Adrian, mengatakan BAPINTAR menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat transformasi digital pemerintahan.
“Melalui dashboard yang terintegrasi, monitoring media dan analisis opini publik dapat dilakukan lebih cepat, akurat, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan,” katanya.
BAPINTAR dilengkapi sejumlah fitur untuk membantu pemerintah memahami perkembangan informasi dan opini publik.
Melalui Dashboard Monitoring, pengguna dapat melihat ringkasan informasi dalam bentuk visual. Sementara menu Semua Berita memungkinkan pemantauan pemberitaan sekaligus klasifikasi sentimen positif, netral dan negatif.
Pengguna juga dapat melakukan pencarian serta menyaring informasi berdasarkan periode, media dan kategori berita. Data yang tersedia dapat diekspor untuk kebutuhan pelaporan.
Fitur Tren Sentimen membantu pemerintah melihat kecenderungan opini publik terhadap isu tertentu. Informasi tersebut dapat menjadi bahan untuk mendeteksi potensi persoalan lebih awal dan menentukan strategi komunikasi yang sesuai.
BAPINTAR juga dilengkapi Peta Sebaran Keluhan dan Isu per Kecamatan. Fitur ini menampilkan persebaran keluhan masyarakat berdasarkan wilayah sehingga perangkat daerah dapat melihat lokasi yang membutuhkan perhatian lebih.
Data tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan prioritas penanganan secara lebih tepat sasaran.
Selain itu, terdapat fitur Trend Top 5 Keyword/Isu Berita yang membantu pimpinan melihat topik atau isu yang paling banyak dibicarakan dalam periode tertentu.
Dengan informasi tersebut, pemerintah dapat lebih cepat mengetahui isu yang sedang berkembang dan mengambil langkah sebelum persoalan meluas.
Sebagai sistem terintegrasi, BAPINTAR juga menghubungkan data media, Master SKPD, serta layanan pengaduan masyarakat SP4N LAPOR! dalam satu dashboard.
Integrasi tersebut diharapkan membuat proses pemantauan informasi publik lebih efisien sekaligus mempermudah koordinasi antarperangkat daerah dalam menindaklanjuti berbagai persoalan.
Pengembangan BAPINTAR menunjukkan bahwa transformasi digital di Banjarbaru mulai diarahkan tidak hanya pada kecepatan pelayanan, tetapi juga pada kemampuan pemerintah dalam membaca data dan memahami suara masyarakat.
Melalui inovasi ini, Pemko Banjarbaru mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, responsif dan berbasis data, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (mc)
