RETORIKABANUA.ID, Banjarbaru — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menegaskan komitmennya dalam memperkuat pencegahan korupsi melalui koordinasi aktif dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Rapat koordinasi virtual ini digelar di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Rabu (23/7) dan diikuti seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta pejabat struktural yang membidangi perencanaan dan penganggaran.
Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan arahan KPK dalam mendampingi daerah membangun sistem pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Kami atas nama Pemprov Kalsel mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada tim KPK atas arahan dan masukan yang sangat penting bagi kami,” ujarnya dalam sambutan pembukaan rakor.
Rakor ini menjadi bagian dari strategi nasional KPK dalam memperkuat pengawasan dan pencegahan korupsi di bidang perencanaan serta pengelolaan anggaran. Pemprov Kalsel menegaskan akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan masukan yang diberikan, sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
“Kami berkomitmen melaksanakan arahan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan kerja sama ini, semua bisa dijalankan sesuai koridor hukum yang berlaku,” tegas Hasnuryadi.
Rapat koordinasi ini diikuti lintas perangkat daerah dan OPD, dengan harapan tercipta sinergi dan kesadaran kolektif untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih transparan. Hasnuryadi menegaskan bahwa pencegahan korupsi bukan hanya tanggung jawab lembaga pengawas, tetapi memerlukan peran aktif semua lini, termasuk kepala dinas, sekretaris, hingga kasubbag perencanaan yang memahami teknis anggaran.
“Pencegahan korupsi membutuhkan keterlibatan semua pihak. Dengan komitmen kuat ini, kami ingin menjadikan Banua sebagai daerah yang bersih, berintegritas dan dipercaya masyarakat,” tutupnya. (ms)
Leave a comment